Home / ... Info Terkini / Berita Umum / KPU Gelar Bimtek Terpadu Penyelenggaraan Pilkada 2017 Gelombang II di Ambon

KPU Gelar Bimtek Terpadu Penyelenggaraan Pilkada 2017 Gelombang II di Ambon

Kegiatan Bimbingan Teknis Terpadu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Gelombang II kepada Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 yang dipusatkan pelaksanaannya di Provinsi Maluku tepatnya di Kota Ambon, tanggal 25 s/d 28 Juli 2016 mengikutsertakan 15 KPU Provinsi, 16 Bawaslu Provinsi, 58 KPU Kabupaten, 7 KPU Kota, 59 Panwaslu Kabupaten dan 12 Panwaslu Kota.

Bimtek Terpadu Gelombang II

Bimtek Terpadu GelombangII di Ambon_2

Pemukulan Tifa sebagai tanda pembukaan secara simbolik Bimtek Terpadu Penyelenggaraan Pilkada Serentak Gelombang II dilakukan oleh Ketua KPU Juri Ardiantoro, Ketua Bawaslu Muhammad dan Anggota DKPP Nur Hidayat Sarbini.

Pentingnya pelaksanaan Bimbingan Teknis tersebut dimaksud, selain diberikan pemahaman dan penguatan terhadap peserta Bimtek, juga membangun relasi yang baik antar Lembaga Penyelenggara di daerah masing-masing sebagaimana diungkapkan dalam Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Juri Ardiantoro saat membuka secara resmi Bimbingan Teknis Terpadu Gelombang II, Senin 25 Juli 2016.

Bimtek Terpadu GelombangII di Ambon_1

Lebih lanjut Juri mengatakan bahwa KPU, Bawaslu, Panwas, DKPP adalah satu kesatuan yang oleh undang-undang diatur untuk sama-sama menyelenggarakan dan mensukseskan pemilu atau pilkada.   Terkait dengan belum terbitnya beberapa Perubahan Peraturan KPU pasca terbitnya Undang-Undang 10 Tahun 2016, Juri mengatakan Rancangan Draft Perubahan Peraturan KPU sudah disusun dan sebagaian sudah diuji publikan.   Juri menegaskan juga bahwa ketentuan yang masih berlaku ialah Peraturan KPU sebelumnya. Apabila terdapat ketidaksesuaian norma antara Peraturan KPU terdahulu dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, maka Ketentuan yang diikuti ialah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Senada dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Ketua Bawaslu dalam kesempatan yang sama juga menekankan kerja sama serta kekompakan penyenggara dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak Tahun 2017.

Dalam arahan Ketua Bawaslu RI, ditegaskan bahwa kesulitan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya, juga merupakan kesulitan Bawaslu dan jajarannya. Olehnya itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017 hendaknya tidak membangun opini di publik  serta saling menyalahkan antar Penyelenggara Pemilu, namun sebaliknya membangun relasi yang baik demi suksesnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 khusus mengenai Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Dana Kampanye, Etika, dan Sengketa Hukum harus dimaknai dan dilaksanakan secara transpan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017 serta meminimalisir persoalan yang disengketakan peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diungkapkan Kepala Biro Teknis & Hupmas dalam penyajian materinya.

 

Check Also

Undangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi

Menindaklanjuti Kegiatan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi Maluku pada ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku