23 Mei, MK Sidangkan Hasil Pileg Maluku

AMBON-Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan Jumat (23/5) ini akan menyidangkan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)  yang diajukan Parpol dan calon anggota DPD RI,  dengan objek sengketa hasil perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) di Provinsi Maluku. Ada enam Parpol dan tiga calon anggota DPD RI yang mengajukan gugatan perolehan suara hasil Pileg di Maluku ke MK. Sidang perdana itu  dengan agenda pemeriksaan pendahuluan atas materi gugatan yang diajukan Parpol dan  calon anggota DPD RI.

“MK akan menggelar sidang perkara PHPU dengan objek sengketa perolehan suara di Maluku pada Jumat 23 Mei ini, dengan agenda pemeriksaan pendahuluan  materi gugatan  yang diajukan enam  parpol dan tiga calon anggota  DPD RI,” kata komisioner KPU Maluku La Alwi saat dihubungi Media Center KPU Maluku, Rabu (21/5).

Ia menyatakan pada sidang perdana tersebut akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap  pemohon yakni, dari enam Parpol dan tiga calon anggota DPD RI yang mengajukan gugatan. Enam Parpol  itu adalah Partai  NasDem, PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN dan  Partai Hanura. Dan tiga calon anggota DPD RI, Nono Sampono, La Ode Salimin serta Mohammad Ramli Uswanas.

Menurut La Alwi, untuk Partai  NasDem,  materi gugatan soal perolehan suara DPR RI dari  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan (Dapil) Seram Bagian Timur, dan Partai Gerindra  Dapil Maluku Tengah. Hal yang sama juga dilakukan Partai Golkar terhadapat perolehan suara DPR RI di sejumlah Dapil. Sementara lima parpol lainnya di luar Partai NasDem,   materi gugatan  yang diajukan  terkait  perolehan suara parpol untuk  DPRD kabupaten/kota dan DPRD Provinsi di sejumlah Dapil di Maluku, termasuk perolehan suara di internal parpol.

Sedangkan untuk Nono Sampono, meski merupakan  calon DPD RI terpilih yang ditetapkan KPU RI, objek gugatannya soal  perolehan suara DPD RI  di Kabupaten  Maluku Barat Daya, sedangkan dua calon DPD lainnya objek gugatan  di sejumlah kabupaten.

La Alwi menyatakan, setelah pemeriksaan pendahuluan, sidang selanjutnya dengan agenda jawaban dari termohon, dalam hal ini pihak  KPU. Setelah itu jawaban dari pihak terkait, pembuktian dan pemeriksaan saksi baik dari pemohon maupun termohon. “Kita sudah siapkan bukti – bukti dan dokumen lainnya  menghadapi gugatan dari pemohon,” katanya.

Menurut La Alwi, KPU Maluku terus berkoordinasi dengan KPU kabupaten/kota  yang dijadikan  objek sengketa perolehan suara baik oleh Parpol maupun calon DPD RI, untuk menyiapkan dokumen dan data –data yang akan dihadirkan dalam persidangan di MK nanti.

Terkait pengacara hukum yang akan digunakan, La Alwi menyatakan masih menunggu petunjuk dari KPU RI, karena menurutnya, dalam perkara PHPU yang menjadi termohon adalah KPU RI, dan KPU Maluku mempersiapkan dokumen, masalah teknis lainnya   untuk dihadirkan dalam persidangan. (NT)