Home / ... Info Terkini / Berita Umum / 4 KABUPATEN DI MALUKU MEMBENTUK BADAN ADHOCK PILKADA SERENTAK 2015

4 KABUPATEN DI MALUKU MEMBENTUK BADAN ADHOCK PILKADA SERENTAK 2015

Ambon Badan Penyelenggara Ad-Hock adalah salah satu persiapan penting dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati.    Di Provinsi Maluku, terdapat 4 ( empat ) Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah 09 Desember 2015 yakni Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulaun Aru serta Kabupaten Maluku Barat Daya.

Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada, Pembentukan Badan Ad-hock dilaksanakan tanggal 19 April sampai 18 Mei 2015 serta berpedoman pada PKPU No 3 Tahun 2015 tentang tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS. Pembentukaan Badan Ad-hock tersebut ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan masing-masing KPU Kabupaten dengan sebaran sebagai berikut untuk Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Jumlah PPK adalah 15,  Jumlah PPS  adalah 192, Jumlah PPDP adalah  309, Kabupaten Kepulauan Aru jumlah PPK Adalah 10, jumlah PPS adalah  119, jumlah PPDP adalah 246, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) jumlah PPK adalah 17, jumlah PPS adalah 117, jumlah PPDP adalah 426 serta Kabupaten Buru Selatan jumlah PPK adalah 6 jumlah PPS adalah 81, jumlah PPDP adalah 152. Selanjutnya pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) keempat KPU Kabupaten kedepan akan dibentuk guna melakukan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan pada masing-masing Kabupaten dengan rincian : Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) 192 TPS, Kabupaten Kepulauan Aru 226 TPS, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) 170 TPS, Kabupaten Buru Selatan 152 TPS.

Mengutip Penjelasan Komisioner KPU RI Juri Ardiantoro dalam Bimtek penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2015 (24/4) bahwa KPU membatasi Anggota PPK dan PPS dalam dua kali periode penyelenggaraan pemilu, pembatasan masa jabatan tersebut dimaksudkan untuk mengkombinasikan orang-orang yang sudah berpengalaman tapi tidak terlalu lama, dengan orang yang punya integritas, latar belakang serta kemampuan yang memadai,”ungkapnya. (ZIR.01.ES)

Check Also

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  khususnya : Pasal 14 huruf ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku