Home / ... Info Terkini / Berita Umum / Auditor Akuntan Publik Akan Mengaudit Dana Kampanye

Auditor Akuntan Publik Akan Mengaudit Dana Kampanye

MEDIACENTER- Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Maluku akan memberikan sanksi diskualifikasi kepada calon kepala daerah jika tidak memasukan laporan penggunaan dana kampanye sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang telah diatur.

Hal tersebut kembali ditegaskan Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun dalam sambutannya saat membuka Sosialisasi Pelaporan Dana Kampanye yang berlansung di Aula, Kantor KPU Maluku, Kamis 29 Maret.

Syamsul mengatakan, sesuai aturan maka, 21-22 April KPU menerima laporan dana sumbangan kampanye baik dari perorangan maupun dari organisasi umum kepada calon peserta pilkada. Kemudian, sehari pasca penutupan kampanye tanggal 23 Juni, maka tim akan melaporkan dana pengeluaran dalam tahapan kampanye. Hal ini sangat penting dilakukan, pasalnya, seluruh dana kampanye dalam penggunaan akan diaudit.

“Sesuai dengan mekanisme maka pada 21-22 April KPU menerima laporan dana sumbangan kampanye baik dari perorangan maupun dari organisasi umum kepada calon peserta pilkada. Kemudian, pada 23 Juni, atau akhir masa kampanye maka tim akan melaporkan dana pengeluaran dalam tahapan kampanye. Hal ini sangat penting dilakukan, karena seluruh dana kampanye peserta pilkada akan diaudit,” kata Syamsul.

Dia mengaku meskipun KPU telah mensosilisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 tahun 2017, namun kegiatan Sosialisasi Pelaporan Dana Kampanye yang digelar KPU Maluku, sangat penting, karena hal ini berkaitan dengan petunjuk teknis pengisian form laporan serta juga menghadirkan lembagar auditor sebagai narasumber guna memberikan penjelasan kepada tim calon peserta yang hadir.

“Meskipun sudah dilakukan sosialisasi terkait dengan PKPU No.5 tahun 2017, tetapi minimal ada form yang harus diisi berkaitan dengan laporan dana kampanye,” jelas Rifan.

Rifan mengaku, KPU Maluku akan menunjuk auditor dari kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye. Untuk itu, penyusunan laporan dana kampanye harus menjadi catatan dan ditaati oleh peserta pilkada. Jangan sampai pada tanggal 24 Juni, tidak ada pelaporan penggunaan dana kampanye, maka sanksinya berat bisa pembatalan. Kegiatan Sosialisasi Pelaporan Dana Kampanye tersebut dihadiri perwakilan tiga pasangan calon gubernur-wakil gubernur Maluku. (MC03)

Check Also

KPU Serahkan Pass Word SIPPP ke 24 Balon DPD

MEDIACENTER.-Sebanyak 24 bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI 2019 daerah pemilihan (Dapil) ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku