Home / ... Info Terkini / Berita Umum / Bawaslu Maluku Lapor KPU Tual ke DKPP

Bawaslu Maluku Lapor KPU Tual ke DKPP

AMBON-Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku melaporkan lima orang komisioner KPU Kota Tual ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) RI, terkait  kasus pelanggaran pemilu legislatif (Pileg) yang dilakukan komisioner tersebut. Selain ke DKPP, Bawaslu juga melaporkan lima komisioner secara pidana ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk diproses.

Laporan ke DKPP dan Sentra Gakkumdu  itu dilakukan  setelah   Bawaslu Maluku menemukan adanya pelanggaran berupa pergeseran angka-angka perolehan suara partai politik dan calon anggota legislatif (Caleg)  saat digelar  penghitungan  ulang hasil  Pileg Kota Tual di Kantor KPU Maluku   oleh tim kecil. “Kami sudah merekomendasikan kasus pelanggaran KPU Kota Tual ke Sentra Gakkumdu, untuk diproses secara pidana. Selain itu, kami juga  mengadukan mereka ke  DKPP untuk diproses karena terkait pelanggaran etika,” kata  Komisioner  Bawaslu Provinsi Maluku, Lusia Peilouw saat dikonfirmasi Media Centre KPU Maluku, Jumat (2/5).

Lusia mengungkapkan, saat digelar rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Maluku di Hotel Aston 24 April lalu, ditemukan  pelanggaran saat  pembacaan  dokumen hasil Pileg  dari kotak suara  KPU Kota Tual. Dimana terjadi selisih angka perolehan suara  yang sangat besar.

Ia menyatakan, selisih angkanya sangat besar, dimana total surat suara sah 31 ribu lebih, kemudian surat suara tidak sah 800 lebih. Namun surat suara sah dan tidak sah hanya berjumlah 27 ribu.  “Seharusnya jumlah itu lebih besar dari angka tersebut. Saat  masalah  ini  terungkap di Natsepa,  sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan dan Kepolisian,” ungkapnya.

Setelah temuan  pelanggaran tersebut kata Lusia, KPU Maluku kemudian membentuk tim kecil untuk membedah atau penghitungan ulang  hasil rekapitulasi perolehan suara KPU Kota Tual. Dan setelah dilakukan bedah satu tingkat dibawa KPU Kota Tual, yakni menghitung perolehan suara dengan membuka berita acara formulir DA1 tingkat PPK  ternyata masih ditemukan sejumlah pelanggaran. Dimana ada perubahan pada formulir  DA1 dan D1 tingkat PPS.

“Jadi setelah dibedah oleh tim kecil ternyata ada pelanggaran berupa pergeseran angka-angka diantara caleg dalam satu  parpol. Jadi di D1 lain dan yang terinput ke DA1 lain, artinya data PPK berbedah dengan data PPS. Kasus Hanura cukup menjadi bukti pelanggaran, dimana ada penggelembungan suara yang cukup besar, yakni sekitar 1.200 suara,” ungkapnya.

Menurut Lusia, secara logika jumlah surat suara sah harus sama dengan perolehan suara partai politik, sehingga kalau ada penggelembungan di Partai Hanura, maka lanjut Lusia  mereka juga bermain di jumlah surat suara sah itu.  Dan hal itu yang nantinya akan ditelusuri Sentra Gakkumdu.

Lusia  mengatakan, peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 menjelaskan jika ada dugaan pelanggaran maka harus diteruskan ke pihak Sentral Gakkundu, dan harus dilaporkan selambatnya 5 hari.

Menurut Lusia, atas sejumlah pelanggaran tersebut,  Bawaslu Maluku kemudian melakukan kajian. Dan hasilnya  mengeluarkan dua rekomendasi. Yakni melaporkan KPU Kota Tual ke DKPP RI di Jakarta, terkait  pelanggaran etika dan Sentra Gakkumdu terkait pelanggaran pidana.

Sebelumnya, Sentra Gakkumdu yang terdiri dari  tim Baswaslu, penyidik Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Maluku sudah memeriksa Ketua KPU Kota Tual Husein Renwaren dan seorang anggotanya Hamra Renleew, terkait kasus pelanggaran pemilu tersebut. (NT)

Check Also

2 Berkas Calon Perseorangan Diterima 1 Ditolak

Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pilkada 2020 telah ditetapkan Status dokumennya pertanggal 26 Februari 2020 ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku