Home / ... Info Terkini / Berita Umum / Catatan Untuk Bakal Calon Anggota DPD-RI 2019

Catatan Untuk Bakal Calon Anggota DPD-RI 2019

MEDIACENTER-,Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, mengingatkan seluruh calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dapil Maluku untuk mempersiapkan berbagai persyaratan pencalonan sebelum diserahkan kepada KPU.

Anggota KPU Maluku, Devisi Hukum, Almudatsir Sangadji mengatakan, mulai 22-28 Maret, KPU Maluku telah mengumumkan pelaksanaan sosialisasi pendaftaran bakal calon perseorangan peserta pemilu tahun 2019 termasuk untuk pemilihan anggota DPD, maka akan ada penyerahan dokumen syarat dukungan bakal calon DPD RI, dimulai tanggal 22-26 April 2018.
“Setelah pengumuman pada bulan lalu, maka akan ada penyerahan dokumen syarat dukungan untuk calon independen DPD RI, itu dari tanggal 22-26 April,” kata Almudatsir.
Sebelum mendaftar atau menyerahkan syarat dukungan, bakal calon anggota DPD RI harus mengunggah syarat dukungan ke-sistem aplikasi informasi peserta perseorangan dari tanggal setelah pengumuma sampai dengan pembukaan pendaftaran.
Proses penyerahan  dan unggah dukungan syarat bakal calon anggota  DPD RI, akan dimulai dari proses pengumuman sampai dengan pendaftaran. Jadi proses dimulai dari tanggal 9-21 April.
KPU juga meminta bakal calon anggota DPD agar melakukan proses unggah dukungan, dengan memperhatikan urutan dukungan pendukung. Karena didalam dokumen hardcopy saat mendaftar, urutan yang diunggah ke aplikasi harus sama.

“Dari yang diunggah dan yang dimasukan dalam bentuk hardcopy harus nomor urut dan namanya sama. Karena itu sangat penting,” pintanya.
Para calon DPD RI juga perlu memperhatikan nama pendukung dalam DPT terakhir. Setiap DPT harus berbasis kabupaten/kota. Di Kota Ambon, DPT yang digunakan adalah DPT Pilkot 2017, sementara untuk Kabupaten Malra dan Kota Tual, digunakan adalah DPT Pilpres 2014.
“Jadi, DPT terakhir itu nanti dilihat berbasis pada kabupaten/kota. Untuk Kota Tual dan Maluku Tenggara, DPT terakhirnya adalah DPT Pilpres 2014. Sementara Kota Ambon, Buru, Maluku Tengah, MTB dan SBB dan empat daerah lainnya disesuaikan dengan Pilkada. Itu harus diperhatikan,”ungkapnya.
Identitas dalam dokumen kependudukan juga harus diperhatian. KTP elektorinik atau e-KTP dan Surat Keterangan (Suket) harus dipastikan sama dalam dokumen dukungan. Hal-hal ini sangat berpengaruh terhadap status dukungan. Termasuk status perkawinan atau pekerjaan yang tidak cocok itu dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Soal apakah setiap tim bisa mengakses aplikasi sistem penyerahan dukungan calon perseorangan tersebut, Almudatsir mengaku, akses tersebut diberikan kepada calon perseorangan.
Artinya calon yang sudah menyerahkan mandat penghubung dan operator, diberikan password untuk mengunggah dukungan.
“Kurang lebih 18 orang yang sudah menyerahkan mandat sebagai penghubung dan operator. Bagi operator langsung diberikam password masing-masing untuk melakukan proses unggah di Sipol,” akuinya.(MC2)

Check Also

Pilkada Maluku Aman, Kontribusi Semua Pihak 

MEDIACENTER–Kondisi aman selama pelaksanaan Pilkada merupakan kontribusi maksimal dari aparat kemananan Polri maupun TNI. Di ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku