Home / ... Info Terkini / Berita Umum / Iklan Kandidat Pilgub Akan Dibiayai KPU

Iklan Kandidat Pilgub Akan Dibiayai KPU

MEDIACENTER.-Peserta Pilkada Gubernur-wakil gubernur Maluku harus memahami aturan main yang menjadi acuan penyelenggaran pilkada yang berkaitan dengan sosialisasi dan juga kampanye calon kepala daerah tahun 2018.

Jika tidak, maka akan ditegur lembaga pengawas pilkada (Panwas), sama seperti yang pernah terjadi pada salah satu calon gubernur Maluku yang ditegur Panwas Kota Ambon karena diduga melanggar Peraturaun Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Terkait dengan penegakan aturan kampanye tersebut.

Ketua KPU Maluku, Syamsul R Kubangun dalam kegiatan diskusi bersama media massa, Sabtu 24 Maret 2018 juga mengingatkan kepada para pimpinan media untuk bersinergi dan mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada Maluku dengan menjadikan aturan KPU (PKPU) sebagai acuan penayangan iklan maupun pemberitaan yang seharusnya berimbang sebagaimana yang diatur dalam UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

“Bagi KPU ada dua hal yang menjadi tanggung jawab media soal pilkada, pertama adalah pemberitaan yang harus berimbang dan kedua adalah iklan kampanye. Karena keduanya diatur dalam UU dan PKPU,” papar Rifan.

Rifan mengakui, bahwa media menjadi instrument utama menyalurkan kampanye dari tim sukses atau relawan agar informasi tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Selain itu, media juga harus membuat iklan kampanye pasangan calon, namun ada beberapa aturan teknis yang mengatur baik untuk pemberitaan maupun iklan pilkada.

“Soal iklan, ada aturan teknis yang mengaturnya. Nanti pada saatnya KPU akan mengiklankan pasangan calon yang itu dibiayai KPU Maluku, tapi designya dimasukan oleh timsukses. Dan jadwal terbitan iklanpun diatur. Iklan yang ditayangkan itu 14 hari terhitung dari 10 Juni sampai dengan 24 Juni,” katanya.

Lengkapnya, PKPU Nomor 4 Tahun 2017 yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota: pasal 23 ayat (1) yang menjelaskan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota memfasilitasi penayangan iklan kampanye sebaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf d dalam bentuk iklan komersil layanan masyrakat pada; (a) media massa cetak, dan (b) media massa elektronik, yaitu televisi, radio atau media dalam jaringan (online) dan/atau, (c) lembaga penyiaran. Pasal 34 ayat (1), penanyangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) dilaksanakan 14 (empat belas hari) sebelum dimulainya masa tenang. Kemudian, pasal 70 ayat (1) partai politik dan gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye dilarang memasang iklan kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik. (MC-3)

Check Also

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  khususnya : Pasal 14 huruf ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku