Home / ... Info Terkini / Berita Umum / Ini 10 Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Calkada

Ini 10 Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Calkada

MEDIACENTER–Tim pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur diminta menaati aturan pelaporan dana kampanye. Sebab, kepatuhan pelaporan akan dinilai oleh auditor, meski tidak menjadi landasan hukum bagi KPU untuk mendiskualifikasi pasangan calon.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kampanye calon kepala daerah, ada 10 kepatuhan yang dinilai auditor. Yakni, cakupan laporan, periode pencatatan dan pelaporan, RKDKP, batasan maksimum sumbangan, batasan pengeluaran dana kampanye, ketepatan waktu pelaporan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) ke KPU, periode laporan penerimaan dan pengeluaran, pembukaan RKDKP nama bank, cakupan LADK dan cakupan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye).

Auditior profesional, Hartina Husein, SE., M.Sc., Ak.,CA mengatakan, audir terhadap pelaporan dana kampanye yang dilakukan oleh auditor mengatakan, kepentingan audit hanya  untuk memastikan kepatuhan.

“Kalau dari bahasa hukunm (aturan), kalau audit itu kita hanya memberikan opini, dia patuh atau tidak patuh. Tetapi, yang menentukan paslon ini bisa didiskualifikasi atau tidak, itu adalah wewenang dari KPU,”jelas Hartina saat memberikan materi pada sosialsiasi pelaporan dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku 2018 di kantor KPU Maluku, Kamis (29/3).

Hartina mengakui, dari pengalamannya mengaudit dana kampanye sejumlah calon kepala daerah di Maluku, banyak poin kepatuhan yang tidak dipatauhi. Rata-rata penyebabnya, karena tim kampanya atau tim pendanaan kurang memahami teknik  pelaporan keuangan.

Namun, sekali lagi ia menegaskan, meski tidak mematuhi 9 dari 10 poin kepatuhan, tidak dapat mendiskualifikasi pasangan calon. Hanya, paslon tersebut dinilai tidak serius, apalagi yang kalah.

“Juga tidak ada aturan yang menyatakan, bahwa kalau 9 dari 10 kepatuhan tidak patuh, didiskualifikasi. Cuman, kalau dari 10 kepatuhan, 9 tidak patuh, berarti ketahuan tidak serius nanganin dana kampanye,”paparnya.

Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun mengatakan, KPU akan menunjuk auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit pelaporan dana kampanye pasanan calon gubernur dan wakil gubernur. Rifan juga berharap, materi dan aturna teknis yang disampaikan dapat dipahami dan disampaikan kepada tim pasangan calon.

“Kami akan tunjuk auditor dari KAP. Biasanya, teman auditor sulir bertemu dengan tim pasangan calon, terutama yang kalah. Karena itu, kami berharap pemaparan metari secar teknis ini, dapat dipahami dan diinformasikan kepada tim paslon masing-masing,”harap Rifan.

Sebelumnya, Anggota KPU Provinsi Maluku, Almudarsir Zain Sangadji mengatakan, pasangan calon kepala daerah yang terlambat menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) akan dikenai sanksi pembatalan. Paslon yang memberikan keterangan tidak benar mengenai dana kampanye, juga bisa digugurkan.

“Pasal 53, rujukan pelanggarannya kalau gak salah pasal 12 soal keterlambatan untuk menyampaikn laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Kalau pasangan calon yang terlambat melaporkan LPPDK, itu juga konsekuensi pembatalan,”jelas Almudatsir dalam arahannya kepada ketua dan anggota KPU kabupaten/kota Se-Maluku saat Rakor Koordinasi `Pemantapan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2018 di The City Hotel, Selasa (27/3) malam.

LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaandan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon. Ayat (2) LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

Pasal 34 ayat (1), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Ayat (2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. Pasal 52, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 9 ayat (1), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagaiPasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

Pasal 53 Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Kemudian, pasal 54 Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Konsekuensi pembatalan juga jika paslon menerima sumbangan dana kampanye dari negara asing, LSM asing, pemerintah daerah, BUMD, BUMN, BUMDes, dan dari orang yang tidak disebutkan identitasnya.

“Kalau menerima dan digunakan, itu konsekuensi pembatalan. Kalau menerima dan melaporkan, tidak punya konsekuensi pembatalan,”paparnya.

Sosialisasi ini diikuti tim tiga pasangan calon, yakni tim Said Assagaff-Anderias Rentanubun (SANTUN), Murad Ismail-Barnabas Orno (BAILEO) dan Herman Koedoeboen-Adullah Vanath (HEBAT). (MC1)

Check Also

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  khususnya : Pasal 14 huruf ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku