Home / ... Info Terkini / Berita Umum / Jadi Tersangka, Lima Anggota PPK di Malteng Diganti

Jadi Tersangka, Lima Anggota PPK di Malteng Diganti

AMBONLima anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Provinsi Maluku akan digantikan.

Kelima anggota PPK itu kini berstatus tersangka karena terlibat pelanggaran pidana pada Pemilu Legisltaif (Pileg) 9 April lalu.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malteng,  Abdussamad Ningkeula menegaskan hal ini saat dihubungi  Media Centre KPU Maluku, Jumat (29/5).

Menurutnya, KPU Malteng tidak akan mentolelir adanya pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan kelima anggota  PPK tersebut. “Kita akan berkoordinasi dengan Polres Pulau Ambon dan Kejari Ambon terkait masalah ini, pastinya  kalau terbukti bersalah maka kami akan segera berhentikan dan menganti mereka,” kata Ningkeula.

Dia mengakui, sejauh ini KPU Malteng  belum mendapat informasi resmi dari Polres Pulau Ambon dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon terkait adanya pelimpahan berkas acara pemeriksaan (BAP) dengan tersangka lima anggota PPK Leihitu.

Ia menegaskan, jika benar BAP tersebut sudah dilimpahkan ke Kejari Ambon, maka KPU Malteng tidak akan tinggal diam.

“Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi dari pihak Kejari  Ambon  terkait adanya pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan ke lima anggota PPK di Kecamatan Leihitu. Namun bukan berarti ada pembiaran terhadap mereka, pada prinsipnya kami tetap menggantikan mereka,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Senin (26/5) penyidik Polres Pulau Ambon menyerahkan BAP tahap II kelima tersangka ke Kejari Ambon. Namun saat penyerahan BAP tersebut kelima tersangka tidak ditahan pihak Kejari.

Selain lima anggota PPK, polisi juga menyerahkan BAP dua orang caleg DPRD Kabupaten Malteng dari PDIP di daerah pemilihan (Dapil) Malteng III, yakni Yusuf Ueng dan Herman Serang. Kedua caleg ini yang meminta anggota PPK Leihitu mengalihkan suara Yusuf ke suara Herman.

Ningkeula menyesalkan pelimpahan BAP bersama tersangka ke Kejari Ambon tanpa berkoordinsai dengan KPU Malteng.

Semestinya sambung Ningkeula, sentral Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang menangani masalah pidana pemilu di Polres Pulau Ambon memberitahukan KPU Malteng, karena ini terkait kelembagaan. Artinya menurut dia,  lima anggota  PPK tersebut merupakan penyelenggara adhoc yang diangkat oleh KPU Malteng.

“Kita menyadari sungguh bahwa masing-masing lembaga punya atauran dan mekanisme yang berbeda, namun bukan berarti mengabaikan lembaga yang lain, mengingat KPU Malteng adalah penyelenggara pemilu yang harus mengetahui berbagai kecurangan yang dilakukan penyelenggara adhoc,” ujarnya.

Menurut Ningkeula, saat ini pihaknya masih mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah selesai mengikuti sidang PHPU, pihaknya akan menggantikan lima anggota PPK yang bermasalah tersebut. (NT)

Check Also

2 Berkas Calon Perseorangan Diterima 1 Ditolak

Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pilkada 2020 telah ditetapkan Status dokumennya pertanggal 26 Februari 2020 ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku