JPPR Maluku Temukan Caleg Manipulasi Dana Kampanye

AMBON-Meski Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April sudah selesai digelar, namun masih menyisahkan sejumlah masalah terkait laporan pengeluaran dan pemasukan dana kampanye partai politik (Parpol), calon anggota legislatif (Caleg) dan calon anggota DPD RI. Jaringan Pendidikan Pemilu Rakyat (JPPR) Provinsi Maluku menemukan sejumlah caleg dari Parpol tertentu memanipulasi dana kampanye mereka.

Temuan tersebut setelah JPPR  melakukan pemantauan laporan penggunaan dana kampanye di sejumlah daerah pemilihan (Dapil), yang sudah dilaporkan ke KPU kabupaten/kota.

Yakni di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Koordinator JPPR  Provinsi Maluku, Amie Chriswanto kepada Media Centre KPU Maluku  Rabu (21/5) mengungkapkan, di Kabupaten Malteng terdapat tiga caleg yang diketahui memanipulasi dana kampanye mereka. Ketiga caleg tersebut terpilih dalam Pileg lalu.  “Ada tiga caleg yang kami temukan memanipulasi dana kampanye mereka, tiga caleg tersebut  berasal dari tiga partai yang berbeda,” ungkapnya.

Menurut Amie, tiga caleg tersebut hanya melaporkan  pengeluaran dana kampanye  Rp 3.630.000, ke  KPU Malteng. Laporan tersebut menurut dia tidak realistis. Karena rata-rata pengeluaran dana untuk alat praga kampanye dan sosialisasi ke konstituen lebih besar dari jumlah yang dilaporkan tersebut.

Selain itu menurut Amie, ada sejumlah caleg DPRD kabupaten/kota  yang tersebar di empat  wilayah. Yakni  dua  wilayah di Kota Ambon,  satu  di SBB dan  satu  laginnya di Malteng diduga  memanipulasi laporan  dana kampanye mereka ke KPU setempat. “Untuk caleg lain, kami belum  bisa menyimpulkan apakah laporan dana kampanye mereka benar atau tidak, karena KPU di tiga daerah  itu tidak mau  memberikan copian  laporan dana kampanye  ke  JPPR Maluku,” kata Amie.

Ia  menyebutkan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 129 dan 139 menjelaskan, seluruh dana kampanye yang diaudit KPU harus diumumkan ke public. “Sehingga KPU di masing-masing kabupaten dan kota harus mengumumkan hasil audit mereka ke masyarakat,” jelasnya.

Amie juga menyatakan, kewajiban lain yang harus dilaporkan  Parpol dan caleg yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 itu, yakni pembuatan rekening khusus dana kampanye, kemudian laporan penerimaan sumbangan Parpol periode I dan II.

Selanjutnya laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Parpol  dan laporan pencatatan penerimaan serta pengeluaran dana kampanye.“Pantauan JPPR Provinsi Maluku di tiga kabupaten/kota, tuntutan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tidak dijalankan,” katanya. Untuk itu JPPR meminta KPU di kabupaten/kota  di Maluku untuk mengumumkan dana kampanye yang saat ini tengah diaudit kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. (NT)