Home / ... Info Terkini / Berita Umum / Jumlah TPS Pilpres Di Kota Ambon Berkurang

Jumlah TPS Pilpres Di Kota Ambon Berkurang

AMBON–Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Ambon pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang berkurang dari  jumlah TPS pada Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu. Jika pada Pileg lalu, TPS di Kota Ambon berjumlah 736,  untuk Pilpres 9 Juli mendatang  jumlah TPS berkurang menjadi 668 TPS.

Ketua KPU Kota Ambon Marthinus Kainama  menyatakan, pengurangan tersebut terjadi  menyusul lahirnya  Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang penyusunan daftar pemilih Pilpres. Peraturan itu menyebutkan,setiap TPS maksimal menampung 800 pemilih, sehingga KPU Kota Ambon menyesuaikan jumlah pemilih dengan TPS.  KPU Kota Ambon kemudian melakukan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) Pilpres. TPS yang jumlah pemilihnya dibawa angka tersebut kemudian digabungkan dengan TPS terdekat.

“Jumlah TPS  Pilpres di Kota Ambon   berkurang dari TPS Pileg lalu. Dalam Peraturan KPU RI menyebutkan tiap TPS maksimal menampung 800 pemilih, sehingga kita kemudian melakukan penyusunan daftar pemilih Pilpres, dan  menggabungkan TPS yang jumlah pemilih masih dibawa angka tersebut dengan TPS terdekat,” kata  Kainama ketika menjadi pembicara dalam diskusi  publik yang  digelar Media Center KPU Maluku, Kamis (22/5).

Ia menyatakan, akibat penggabungan TPS tersebut menyebabkan jumlah TPS di Kota Ambon berkurang. Penggabungan TPS terjadi di lima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ada di Kota Ambon. Sementara terkait Daftar Pemilih Sementara  (DPS) Pilpres di Kota Ambon, Kainama   menyatakan jumlahnya mengalami peningkatan dari DPT Pileg yakni, dari 257. 518 menjadi 262.969 pemilih.

Acuan DPS Pilpres adalah, DPT, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus,  daftar pemilih khusus tambahan saat  Pileg dan pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada 9 Juli mendatang. Data pemilih pemula   diberikan Kementrian Dalam Negeri ke KPU Kota Ambon. “Saat ini DPS Pilpres sementara dilakukan pemutahiran oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing – masing RT/RW. Kami berharap peran aktif masyarakat untuk  melihat DPS tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak,” katanya.

Ia menyatakan, jika DPS yang diumumkan PPS tidak sesuai, diharapkan warga dapat melaporkan ke petugas PPS sehingga bisa dikoreksi dan didata nama pemilih agar bisa terdaftar sebagai  pemilih di Pilpres nanti. (NT)

Check Also

PPK Pilkada 2020 Kabupaten SBT, Kepulauan Aru, Bursel dan MBD telah diumumkan

Sabtu 15 Februari 2020 secara serentak KPU Kabupaten SBT, Kepulauan Aru, Bursel dan MBD telah ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku