Ketua MK Nasehati Nono Sampono Soal Gugatannya

AMBON-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menasehati  calon anggota DPD RI terpilih, Nono Sampono dan kuasa hukumnya   atas gugatan Nono  terhadap perolehan suara hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu  di Provinsi Maluku.

Ini disampaikan Hamdan saat memimpin sidang  perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK pada Jumat (23/5) dengan agenda pemeriksaan pendahuluan perkara Nono Sampono. Gugatan  Nono terdaftar di MK dengan perkara PHPU No. 18-30/PHPU-DPD/XII/2014.

Nono adalah calon  terpilih yang ditetapkan KPU RI dengan perolehan suara terbanyak dua  dan mendapatkan kursi kedua dari empat kursi  DPD RI mewakili  Maluku. Dalam persidangan tersebut Nono hadir bersama kuasa hukumnya Firman Wijaya.

Komisioner KPU Maluku La Alwi menyatakan, saat persidangan berlangsung  Hamdan mengingatkan kepada Nono dan kuasa hukumnya agar memperhatikan gugatannya karena pemohon adalah calon terpilih.

“Khusus perkara Nono Sampono karena merupakan calon terpilih dengan peringkat suara tertinggi kedua untuk DPD RI di Dapil Maluku, maka Ketua MK selaku pimpinan sidang  telah mengingatkan dan menasehati  pemohon dan kuasa hukumnya bahwa, Pasal 74 ayat 2 Undang –Undang (UU) Nomor 24 tahun 2003  junto UU Nomor 8 Tahun 2011, menegaskan permohonan hanya dapat diajukan  terhadap penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi terpilihnya calon,” kata La Alwi meniruhkan  pernyataan Hamdan dalam persidangan di Gedung MK itu.

Sementara Nono adalah calon terpilih yang sudah ditetapkan KPU RI.  Menurut La Alwi  belum diketahui pasti langkah Nono dan tim kuasa hukumnya  atas apa yang disampaikan Ketua MK tersebut, apakah mencabut gugatan atau  melanjutkan persidangan. “Kita tunggu sampai Senin saat sidang lanjutan saja,” katanya.

Dalam materi gugatannya, Nono mempersoalkan perolehan suara  DPD RI  yang ditetapkan KPU Maluku Barat Daya, dimana  menurut Nono  ada ribuan  suaranya hilang di wilayah itu.

Dalam persidangan perdana tersebut, selain Nono, juga dihadiri dua calon anggota DPD RI lainnya yang ikut menggugat hasil Pileg  di Maluku ke MK. Mereka adalah La Ode Salimin dan Muhammad Ramli Uswanas.  Sementara dalam sidang gugatan Parpol, delapan parpol yang menjadikan Maluku sebagai objek sengketa perolehan suara diwakili  pengurus DPP masing – masing parpol dan kuasa hukumnya. (NT)