Home / ... Info Terkini / Berita Umum / KOMISI A DPRD BURU SELATAN KONSULTASI DENGAN KPU MALUKU

KOMISI A DPRD BURU SELATAN KONSULTASI DENGAN KPU MALUKU

KPU Provinsi Maluku menerima kunjungan Komisi A DPRD Kabupaten Buru Selatan dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait dengan kesiapan dan proses pentahapan Pilkada di Kabupaten Buru Selatan. Bertempat di Aula Kantor KPU Maluku Senin (27/4), Komisioner KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun dan Hanafi Renwarin menerima Komisi A DPRD Kabupaten Buru Selatan yang di Ketuai oleh Ajadad Makasar dan 4 Anggota masing-masing Muhajir Bahta, Samy Latbual, Mahmud Mukadar dan Ruben Tanase.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Buru Selatan menyampaikan sebagai Mitra KPU Kabupaten di daerah perlu untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak di tahun 2015. “Sebagai wakil rakyat kami ingin menayakan terkait pemberitaan media massa soal akan ditundanya Pilkada di Buru Selatan apabila tidak tersedianya anggaran, tanya Makasar. “Olehnya itu kami butuh penjelasan dari KPU Maluku berkaitan dengan sejauh mana kesiapan KPU Kabupaten Buru Selatan soal kesiapan anggaran karena kami sangat respek berkaitan dengan hajat komponen masyarakat, kata Makasar.

Komisioner KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun menjelaskan bahwa dalam Pasal 8 PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menyatakan bahwa KPU Kabupaten dapat menunda tahapan peyelenggaraan Pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran Pemilihan. Menurut Kubangun, KPU Kabupaten Buru Selatan telah mengusulkan anggaran sebesar 13,3 M kepada Pemerintah Daerah yang sekarang masih berproses di Tim Anggaran.

Kubangun menambahkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 menjadi acuan dan landasan pengelolaan dana kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Buru Selatan. ”Sekarang  KPU Kabupaten sedang melaksanakan Tahapan Persiapan berkaitan dengan rekuitmen PPK dan PPS sehingga kami telah menyampaikan kepada KPU Kabupaten untuk segera berkoordinasi dengan Pemda agar dapat menuangkan dana Pilkada tersebut dalam bentuk hibah kedalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD” sebelum PPK dan PPS terbentuk, kata Kubangun

Dalam penjelasan lainnya Anggota Komisi A Kabupeten Buru Selatan Muhadjir Bahta membenarkan bahwa telah menerima KPU Kabupaten Buru Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan telah menyediakan anggaran sebesar 6 Milyar untuk dana awal.

Selain itu, Komisioner KPU Maluku Hanafi Renwarin menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan telah menyatakan kesiapannya ketika beberapa waktu lalu KPU Maluku melaksanakan sosialisasi di Buru Selatan. Sehingga dana awal tersebut bisa mengcover sampai tahapan persiapan pembentukan PPK dan PPS.

Check Also

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  khususnya : Pasal 14 huruf ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku