Home / ... Info Terkini / Berita Umum / KPU-Dukcapil Temui Sejumlah Kendala Saat Perekaman e-KTP

KPU-Dukcapil Temui Sejumlah Kendala Saat Perekaman e-KTP

Hanafi Renwarin, Koordinator divisi data dan informasi KPU Provinsi Maluku.

MEDIACENTER,-Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Maluku, Hanafi Renwarin mengaku ada keterbatasan anggaran dalam melaksanakan tahapan Pilkada di Maluku. Terkhusus untuk perekaman e_KTP pemilih. Ia menjadikan Kota Tual sebagai acuan, dan kemungkinan terjadi di daerah lainnya.
“Memang terkendala masalah sumber daya, jaringan, rentang kendali dan anggaran. Memang di Kota Tual, kadang usulan dari Disdukcapil itu tidak diakomodir oleh DPRD Kota Tual, sehingga kegiatan perekaman data kependudukan tidak maksimal,” akuinya.
Berbagai kendala ini membuat Disdukcapil maupun KPU pesimis, perekaman e-KTP bagi ribuan pemilih tersebut bisa selesai 100 persen tepat waktu.
“Yang jelas, setelah kita mendengar paparan dari bapak dan ibu kepala disdukcapil tadi, memang agak susah untuk kita mencapai target 100 persen. Tapi, setidaknya kita berusaha sekuat tenaga untuk supaya dapat memimalisir, agar tersaji data dengan baik,” jelas Hanafy.
Menurut Hanafy, pemilih yang belum memiliki e-KTP, kemungkinan diakibatkan pencatatan data yang tidak valid dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Terutama saat pencocokan dan penelitian (coklit).
Sesuai pasal 15 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pemilih yang memiliki dan melakukan perekaman e-KTP akan dicorat dan tidak ditetapkan dalam DPT.
Ayat (3) pasal tersebut menyatakan, dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat tidak memberikan keterangan bahwa pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU/KIP kabupaten/kota mencoret pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU/KIP kabupaten/kota dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat dan disaksikan oleh panwas kabupaten/kota.
Olehnya itu, KPU dan Disdukcapil akan terus berupaya agar sebagian pemilih non e-KTP dapat melakukan perekaman sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub pada 22 April 2018.
“Butuh koordinasi yang massif dan intensif terkait dengan proses menuju penetapan Daftar Pemilih,”pinta Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun. (MC1)

Check Also

KPU Tetapkan Perolehan Suara Calon Gubernur Maluku

MEDIACENTER-  Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Maluku, Murad Ismail-Barnabas Orno unggul diatas dua rival politiknya dalam ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku