Home / ... Info Terkini / Berita Umum / KPU Maluku Sosialisasi Aturan Pilkada 2017 kepada Partai Politik dan Pemangku Kepentingan.

KPU Maluku Sosialisasi Aturan Pilkada 2017 kepada Partai Politik dan Pemangku Kepentingan.

Pada hari Kamis 25 Agustus 2016 bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku berlangsung Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemangku Kepentingan dan pers baik media elektronik maupun media cetak.

Sosialisasi aturan pilkada 2017 a

Sosialisasi aturan pilkada 2017 b

Pentingnya pelaksanaan Sosialisasi dimaksud, selain diberikan pemahaman dan penguatan terhadap peserta sosialisasi juga mengingatkan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan pemilihan secara serentak tahun 2017 di Maluku.

Pendaftaran pasangan calon oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik hendaknya memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.20160825_110657

Senada dengan hal tersebut diatas La Alwi, SH, MH (Anggota KPU Provinsi Maluku Devisi Teknis) mengungkapkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mencalonkan satu pasangan calon yang memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah Kursi DPRD atau 25% akumulasi suara sah Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014, melampirkan SK Kepengurusan dan Surat Keputusan DPP Parpol tentang Persetujuan Pasangan Calon.

3 (tiga) syarat mutlak tersebut apabila tidak dipenuhi pada saat mendaftarkan pasangan calon maka pasangan calon yang diajukan Partai Politik ditolak. Selain La Alwi, SH, MH, Dra. Iriane S. Pontoh, M.Si. mengungkapkan bahwa kini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak tahun 2017 telah melaksanakan Tahapan Pemilihan Kepala Daerahnya dari tahapan persiapan dan telah memasuki tahapan penyelenggaraan. Peran dan tanggungjawab semua pihak untuk mengawal penyelenggaaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat diharapkan, bahkan peran pers pun sangat mendukung kegiatan dimaksud. Senada dengan hal itu pula Syamsul Rifan Kubangun, SH  Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Devisi Hukum dalam paparan materinya menyampaikan mekanisme pelaksanaan kampanye, sengketa pilkada beserta beberapa jenis pelangaran serta sanksi  yang dapat mengakibatkan pasangan calon didiskualifikasi.

Check Also

Undangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi

Menindaklanjuti Kegiatan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi Maluku pada ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku