Home / ... Info Terkini / Berita Umum / KPU Serahkan Pass Word SIPPP ke 24 Balon DPD

KPU Serahkan Pass Word SIPPP ke 24 Balon DPD

MEDIACENTER.-Sebanyak 24 bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI 2019 daerah pemilihan (Dapil) telah mengutus (Liaison officer/penghubung) dan operator untuk menerima password unggah dukungan. Unggah dukungan wajib dilakukan oleh balon.

Koordinator Divisi Hukum KPU Maluku, Almudatsir Zain Sangadji mengatakan, bakal calon perseorangan DPD wajib mengunggah dukungan mereka ke Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP). Karena bersifat wajib, semua balon harus mengunggah. KPU akan menolak penyerahan dokumen penyerahan dukungan pada 22-26 April, bila dukungan tidak diunggah sebelumnya.

“Karena sebelum penyerahan dukungan, harus wajib dilalui dengan peroses unggah dalam sitem informasi peserta pemilu perseorangan untuk calon anggota DPD. Karena itu, jumlah ini kemungkinan masih bertambah sebelum SIPPP ditutup pada tanggal 21 pukul 24.00 wit,”papar Almudatsir kepada media center, Senin (16/4).

Hingga kemarin, baru Djunadi Rupelu yang sudah berhasil mengunggah dukungan 100 persen ke SIPPP.

“Baru Djunadi Rupelu yang sudah mengunggah 100 persen dukungannya. Bahkan, operatorya mengunggah sebanyak 2.600 dukungan dari 2.000 yang disyaratkan oleh aturan,”katanya.

Almudatsir juga mengingatkan balon perseorangan DPD untuk memperhatikan sejumlah hal teknis menyangkut pencalonan. Antara lain, syarat peseorangan sebagai calon anggota DPD harus mendapatkan dukungan penduduk yang terdaftar sebagai pemilih. Berdasarkan Pasal 183 UU Nomor 7 Tahun 2017 ditentukan variasi jumlah dukungan dari 1.000 sampai dengan 5.000 sesuai jumlah pemilih terdaftar.

Maluku masuk kriteria dukungan sesuai Pasal 183 ayat (1) huruf b, yakni jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih dari 1.000.000 sampai dengan 5.000.000 harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 pemilih. Dengan demikian, untuk Maluku yang memiliki jumlah terakhir di atas 1.000.000, balon wajib menyerahkan sebanyak 2.000 dan sebaran 50 persen atau untuk Maluku, minimal di 6 kabupaten/kota.

Selain itu, juga memperhatikan kevalidatan data dukungan. Sebab, ada sanksi administratif ada data dukungan palsu atau dengan sengaja digandakan. Dalam rancangan PKPU disebutkan, sanksi administratif berupa pengurangan 50 kali dukungan dari setiap temuan data palsu atau kegandaan, selama proses verifikasi adminitratif.

Olehnya itu, data palsu atau data yang senagaja digandakan (kegandaan internal), harus diantisipasi secara teliti dan cermat. Apabila ada satu pendukung memberikan dukungan tiga kali dalam dokumen dukungan kepada 1 calon, maka itu dihitung sebagai tiga temuan, dan karenanya dilakukan pengurangan (50 x 3) = sebanyak 150 dukungan. Sedangkan kegandan eksternal dalam terbaca oleh aplikasi SIPPP.

“Saat melakukan input dukungan, baik hardcopy maupun softcopy yang diunggah nanti dalam aplikasi, harus dilakukan secara teliti dan valid, baik secara administratif maupun faktual. Karena ada penelitian administrasi dan faktual,”papar dia.

Para calon DPD RI juga perlu memperhatikan nama pendukung dalam DPT terakhir. Setiap DPT harus berbasis kabupaten/kota. Di Kota Ambon, DPT yang digunakan adalah DPT Pilkot 2017, sementara untuk Kabupaten Malra dan Kota Tual, digunakan adalah DPT Pilpres 2014.

“Identitas dalam dokumen kependudukan juga harus diperhatian. KTP elektorinik atau e-KTP dan Surat Keterangan (Suket) harus dipastikan sama dalam dokumen dukungan. Hal-hal ini sangat berpengaruh terhadap status dukungan. Termasuk status perkawinan atau pekerjaan yang tidak cocok itu dinyatakan tidak memenuhi syarat,”jelas Almudatsir. (MC01)

Check Also

Ini 24 Balon Senator Asal Maluku

MEDIACENTER.–Minat kursi DPD RI masih tinggi. Ini terlihat dari antusiasme warga Maluku untuk menggalang dukungan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku