Home / ... Info Terkini / Berita Umum / Kunjungan Kerja Kepala Biro SDM Setjen KPU RI di Sekretariat KPU Provinsi Maluku

Kunjungan Kerja Kepala Biro SDM Setjen KPU RI di Sekretariat KPU Provinsi Maluku

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretaris Jenderal KPU RI, Lucky Firnandi Majanto didampingi oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM, Santoso, berkesempatan untuk mengunjungi dan melakukan silaturahmi dengan jajaran Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota Se- Maluku pada hari Sabtu, 9 April 2017, dan melakukan rapat bersama di ruang rapat kantor KPU Provinsi Maluku.

Rapat bersama di ruang tersebut selain Sekretaris, Pejabat Eselon III dan IV serta staf Sekretariat KPU Provinsi Maluku, hadir pula pejabat eselon IV serta staf dari Sekretariat KPU Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Kunjungan Kepala Biro Sumber Daya Manusia ini merupakan kunjungan ketiga kalinya di Kota Ambon.

Dalam arahannya, Kepala Biro SDM Setjen KPU RI menyampaikan bahwa jika berbicara tentang Sumber Daya Manusia, pegawai dilingkungan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia dari sisi jumlah masih ada yang mengalami kelebihan dan masih ada yang kekurangan jumlah pegawai. Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 5 Tahun 2016 tentang  Pemetaan Pegawai Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dimana telah ditetapkan jumlah pegawai maksimal untuk Sekretariat KPU Provinsi dibatasi hanya 35 orang dan untuk pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota maksimal berjumlah 17 orang maka dalam catatan Biro SDM, khusus di Provinsi Maluku, ada 2 KPU Kabupaten/Kota yang mengalami kelebihan pegawai yaitu Kabupaten Seram bagian Barat dan KPU Kabupaten Buru.

Terkait dengan masalah kekurangan jumlah pegawai, selama 3 tahun belakangan ini, sebagai implikasi moratorium pegawai yang dilakukan oleh Pemerintah, Sekretariat Jenderal KPU tidak dapat mengajukan penambahan jumlah pegawai untuk menjawab permasalahan kekurangan jumlah pegawai yang dialami oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sehingga untuk mensiasatinya, Sekretariat Jenderal KPU memberikan kesempatan kepada Pegawai DPK untuk mengikuti Tes Alih Status. Walaupun demikian, Tes Alih Status inipun belum dapat menjawab kebutuhan PNS dimana hingga tahun 2016 prosentase perbandingan antara pegawai organik KPU dengan pegawai DPK adalah 47 % berbanding 53 %. Kedepannya Setjen KPU RI terutama Biri SDM akan mengutamakan penambahan PNS dengan kualifikasi Sarjana Akuntansi dan Sarjana Komputer.

Hal penting yang menjadi perhatian Kepala Biro SDM adalah Kinerja Pegawai terutama dalam kaitannya dengan pemberian Tunjangan Kinerja (TUKIN) yang sekarang telah mencapai 60 %. Beliau menginstruksikan ditingkatkannya monitoring dan evaluasi terhadap PNS yang telah memperoleh TUKIN dimana diharapkan adanya perbaikan kinerja. Ukurannya adalah para pimpinan di level bawah yang harus memperhatikan kinerja pegawainya. Karena hingga saat ini, pemberian TUKIN didasari oleh tingkat kehadiran (40 %) dan kinerja (60 %) namun penilaiannya masih berdasarkan tingkat kehadiran dan kinerjanya belum diukur secara baik. Terkait dengan kehadiran pegawai, rata-rata KPU Kabupaten/Kota di Maluku masih menggunakan absensi manual dan belum menggunakan mesin fingerprint. Sistim absensi manual ini menurut Kepala Biro SDM memiliki banyak kelemahan (kedisiplinan pegawai tidak diukur), antara lain tidak adanya pegawai yang sakit, izin, alpha, terlambat masuk atau pulang cepat sehingga tidak pernah ada pemotongan TUKIN. Selain itu, banyak ditemukan kasus “804” (masuk jam 08.00, setelah itu keluar kantor dan baru kembali ke kantor jam 16.00 atau jam 4 sore) sehingga tidak ada kinerja yang dihasilkan. Untuk meminimal kasus “804”, Kepala Biro SDM mengharapkan para Kasubag untuk mampu “meng-create” dan melakukan pendistribusian pekerjaan bagi stafnya.

Dalam pertemuan itu, Kepala Biro SDM Setjen KPU secara khusus menginstruksikan agar seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota , untuk membentuk Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dilingkungan Sekretariatnya masing-masing sehingga dapat seiring dengan pelaksanaan Reformasi ditingkat KPU Pusat. Biro SDM sendiri, sementara menyusun Juknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Dalam kesempatan itu pula, dilakukan tanya jawab seputar masalah SDM antara jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota se-Maluku dengan Kepala Biro SDM serta pemasangan alat absensi fingerprint serta perekaman data oleh staf dari Biro SDM Setjen KPU RI pada KPU Provinsi Maluku, sebagai tanda dimulainya penggunaan absensi  fingerprint secara online dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi Maluku dan akan diikuti pula oleh Sekretariat KPU Kabupaten-Kota Se-Maluku.
Untuk pemasangan fingerprint yang terkoneksi online dengan Server KPU Pusat, KPU Provinsi Maluku adalah KPU Provinsi kedelapan yang sudah menerapkan Absensi dengan sistem Online.

Check Also

Undangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi

Menindaklanjuti Kegiatan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi Maluku pada ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku