Home / Opini... / Opini / Mempersiapkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak

Mempersiapkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak

MEMPERSIAPKAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SERENTAK

Oleh : Syamsul Rifan Kubangun, SH

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Periode 2014-2019

 

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi kepastian adanya payung hukum pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Setidaknya ada tujuh substansi yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam membaca penjelasan atas undang-undang tersebut. Pertama berkaitan dengan penguatan penyelenggara pemilihan yang diberi tugas kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum untuk menyelenggarakan, mengawasi dan menegakkan kode etik sebagai satu kesatuan fungsi. Kedua berkaitan dengan penyederhanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan. Ketiga berkaitan dengan pasangan calon. Keempat berkaitan dengan penambahan persyaratan calon perseorangan untuk menggambarkan dukungan ril masyarakat. Kelima berkaitan dengan Penetapan Calon Terpilih yang ditetapkan dengan suara terbanyak. Keenam persyaratan calon yang bertujuan agar lebih berkualitas. Ketujuh berkaitan dengan Pemilihan secara serentak.

Dari penjabaran tujuh substansi tersebut dimaknai sebagai penjelmaan dari evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang sudah terlaksana selama sepuluh tahun terakhir dengan berbagai persoalan baik itu soal waktu, anggaran maupun berujung pada  konflik kekerasan. Sehingga secara filosofi dan sosiologis perubahan undang-undang tersebut memuat semangat solutif dan antisipatif dari persoalan tersebut demi menghadirkan suasana pemilihan yang lebih berkualitas secara demokratis.

Perihal istilah yang biasa lazim digunakan dengan istilah Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat Pilkada yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan dirubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah kemudian berubah menjadi istilah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang dirubah kemudian dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Sedangkan UU Pemerintahan Daerah tidak lagi mengatur norma tentang Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan begitu cepatnya perubahan undang-undang ini yang memakan waktu kurang lebih enam bulan lamanya maka perlu diawali dengan pemahaman yang utuh terhadap isi pengaturan norma-norma baru kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.Olehnya itu penting untuk dilaksanakan sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait dengan revisi undang-undang.

Aktor Pemilihan

Sebagai penyelenggara pemilihan ketentuan Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Ini artinya bahwa tanggungwab tidak semata-mata dibebankan kepada penyelenggara Pemilihan yang akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di daerah akan tetapi menjadi tanggungjawab bersama secara hierarki sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang.

Dalam menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak yang akan berlangsung pada tiga gelombang yakni gelombang pertama pada Desember 2015, gelombang kedua pada Februari 2017 dan gelombang ketiga pada Juni 2018, KPU telah menyiapkan sepuluh draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai elemen teknis regulasi penyelenggaraan pemilihan. Kesepuluh Draft PKPU yaitu :

– Tentang tahapan,program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

– Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemili

– Tentang Pencalonan,

– Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS.

– Tentang Kampanye

– Tentang Dana Kampanye

– Tentang Sosialiasasi dan Partisipasi Masyarakat

– Tentang Norma, Standar, Prosedur serta kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan

– Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

– Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil.

Kesepuluh draft PKPU tersebut telah dilakukan uji publik dan tentunya akan dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah. Disinilah peran KPU RI sebagai regulator.

Disamping itu sebagai kepanjangan tangan dari KPU RI, KPU Provinsi mempunyai peran untuk melakukan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan pelaporan terhadap kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan pemilihan. Kemudian KPU Kabupaten/Kota sebagai implementator terhadap pelaksanaan program kegiatan penyelenggaraan pemilihan.

Selain KPU sebagai aktor utama dalam penyelenggara pemilihan ada juga Bawaslu yang bertugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan. Peran Bawaslu pun dikuatkan dalam UU nomor 8 tahun 2015 sebagai badan yang menyelesaikan sengketa pemilihan dan hadirnya Pengawas yang langsung mengawasi di Tempat Pemungutan Suara. Disamping itu juga warga masyarakat yang menjadi pemilih serta kandidat yang diusung oleh partai politik menjadi aktor utama yang tidak kalah pentingnya.

Tentu saja dalam pemilihan yang menjadi aktor pendukung lainnya adalah organisasi masyarakat baik itu formal maupun informal, kultural maupun non kultural, keagamaan maupun lembaga adat, organisasi kemahasiswaan maupun kepemudaan. Media Massa baik cetak maupun elektronik, kalangan perguruan tinggi yang memiliki peran sebagai katalisator mengajak masyarakat terlibat aktif dalam pemilihan sehingga mendapat ruang partisipasi masyarakat yang kuat, tinggi dan tercerahkan.

Terakhir yang menjadi aktor dalam pemilihan adalah aktor kunci dalam proses penyelenggaraan pemilihan yaitu pemerintah daerah yang memiliki peran dalam penyediaan data kependudukan dalam bentuk agregat kependudukan yang kemudian diolah menjadi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Pemerintah daerah juga berperan dalam penyediaan anggaran pemilihan. Seperti tegas disebutkan dalam ketentuan peralihan pasal 200 ayat 1 bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dari ketiga aktor pemilihan tersebut dalam kesiapan penyelenggaraan pemilihan perlu membangun hubungan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dalam mengelola kompleksitas kepentingan masing-masing yang berdampak positif pada suksesnya penyelenggaraan pemilihan.

Kesiapan Pemilihan

Dari 272 daerah yang menyelenggarakan pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota pada gelombang pertama Desember 2015 di Maluku terdapat 4 Kabupaten yang akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan. Dari kesiapan anggaran, KPU Kabupaten telah mengusulkan anggaran pelaksanaan pemilihan kepada pemerintah daerah. KPU Kabupaten Seram Bagian Timur mengusulkan 27 M, namun belum disetujui berapa besarannya. KPU Kabupaten Kepulauan Aru mengusulkan 18 M yang disetujui 12 M. KPU Kabupaten Maluku Barat Daya mengusulkan 15,7 M masih dalam pembahasan, KPU Kabupaten Buru Selatan mengusulkan 13,3 M sedang dalam proses di tim anggaran pemerintah daerah. Kesiapan Anggaran ini menjadi hal pokok dalam tahapan persiapan penyelenggaran pemilihan.

Dalam kesiapan penyelenggaran  pemilihan KPU Provinsi Maluku  telah memberikan materi sosialiasi revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan baik itu partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, mahasiswa, pemerintah daerah, TNI/Polri, serta kalangan media masa di 3 Kabupaten yang akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dari kegiatan sosialisasi tersebut tercermin bahwa masyarakat sangat antuasias dan sudah bersiap untuk turut serta dalam pemilihan serta memberikan apresiasi terhadap sosialiasasi muatan isi aturan yang berkaitan dengan pemilihan. Masyarakatpun memberikan kepercayaan terhadap penyelenggara baik itu KPU maupun Bawaslu agar tetap independen bekerja secara profesional mandiri dan penuh integritas.

Dari evaluasi pemilihan umum legislatif maupun pilpres pada tahun 2014 serta pengalaman pilkada sebelumnya maka untuk menjaga kualitas demokrasi lokal dalam perhelatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak, maka perlu kiranya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin daerah sehingga mencegah adanya pragmatisme pemilih,praktek politik uang dan konflik kekerasan.Sebagai lembaga yang bersifat nasional,tetap,dan mandiri komisi pemilihan umum  juga siap mensukseskan dan menyelenggarakan pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota secara serentak.

(Telah dimuat di Koran Harian Ambon Ekspress dan Rakyat Maluku Jumat 27 Maret 2015)

Check Also

Lumpuhnya Pendidikan Politik Partai

Berbicara tentang pendidikan politik maka kita akan melihat salah satu serangkaian aktivitas yang terdengar asing ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku