Home / ... Info Terkini / Berita Umum / Partai Politik Peserta Pemilu 2014

Partai Politik Peserta Pemilu 2014

Pemilihan umum 2014 yang pemungutan suaranya akan berlangsung  tanggal 9 April 2014 memberikan nuansa tersendiri bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Betapa tidak, partai politik yang akan bertarung dalam pentas politik lima tahunan itu dijejali berbagai persyaratan yang harus dipenuhinya agar bisa tampil sebagai peserta dalam perhelatan demokrasi itu. UU No. 8 tahun 2012 tentang

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD  memuat sejumlah syarat untuk dipenuhi oleh partai politik calon peserta Pemilu 2014.Sebut saja, misalnya, untuk dapat mengikuti Pemilu 2014, parpol harus memiliki Badan Hukum yang diikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM, memiliki pengurus pada tingkat pusat (Dewan Pimpinan Pusat) yang disahkan oleh Dephukham  dan memiliki gedung kantor tetap dengan menunjukkan bukti atas penggunaan gedung kantor dimaksud, apakah atas dasar kepemilikan, hibah, kontrak dan sebagainya, dan syarat itupun berlaku bagi parpol ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu,  Partai Politik harus memiliki 100% pengurus pada tingkat pusat dan tingkat Provinsi di seluruh Indonesia, 75% pengurus pada Kebupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan, dan 50 % pengurus pada tingkat Kecamatan, memiliki anggota sebanyak 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten/kota bersangkutan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) parpol. Keabsahan syarat-syarat  tersebut harus dibuktikan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan pengumuman pendaftaran parpol untuk mengikuti Pemilu 2014  tanggal 9 sd 11 Agustus 2012 tercatat 34 dari 73 parpol yang memiliki Badan Hukum mendaftar di KPU. Setelah melalui proses verifikasi administrasi, KPU mengumumkan 16 parpol  memenuhi syarat administrasi, selanjutnya mengikuti verifikasi faktual. Namun karena adanya keberatan dari parpol yang tidak lolos verfikasi administrasi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), akhirnya Bawaslu  merekomendasikan 12 parpol untuk dilakukan verifikasi faktual sementara DKPP memutuskan 18 parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi, semuanya mengikuti verifikasi faktual.

Verifikasi faktual dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu verifikasi terhadap 16 parpol dan 18 parpol yang diputuskan DKPP dengan tidak merubah jumlah hari dalam jadwal yang telah diatur dalam  Peraturan  KPU No. 7 tahun 2012 yang diubah terakhir dengan PKPU No. 18 tahun 2012. Ini berarti jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu 2014 secara substansial tidak berubah serta hari pemungutan suara yang ditetapkan tanggal 9 April 2014 juga tidak mengalami pergeseran.

Dari seluruh proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, akhirnya dalam rapat pleno KPU RI yang dihadiri oleh para Ketua KPU Provinsi seluruh Indonesia, Bawaslu, dan DKPP tanggal 7 dan 8 Januari 2013, setelah Berita Acara Verifikasi Faktual yang termuat dalam Lampiran Formulir F6 Parpol dan F7 Parpol dibacakan para ketua KPU Provinsi seluruh Indonesia, pada jam 01.30 dini hari WIB tanggal 8 Januari 2013, KPU memutuskan 10 parpol memenuhi syarat mengikuti Pemilu 2014 yaitu PAN, Partai Demokrat, PDIP, Gerindra, Golkar, Hanura, PKB, PKS, Partai Nasdem dan PPP. Selanjutnya pada tanggal  14 Januari 2013, dalam rapat pleno KPU RI yang dihadiri oleh  Ketua-Ketua KPU Provinsi seluruh Indonesia, Bawaslu, DKPP dan para Ketua dan Sekjen 10 Partai tersebut dilakukan pengundian nomor urut yang menghasilkn Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2014 sebagai berkut :

1. Partai Nasdem,

2. PKB,

3. PKS,

4. PDIP,

5. Golkar,

6. Gerindra,

7. Partai Demokrat,

8. PAN,

9. PPP,

10. Partai Hanura.

Kini parpol yang tidak lolos mengikuti Pemilu 2014 sedang mengajukan gugatan kepada Bawaslu dengan harapan dapat mengikuti Pemilu 2014 dengan  berhak mengajukan calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 9 April 2014.

Sekilas gambaran tentang banyaknya parpol peserta Pemilu sejak Reformsi 1998 dapat dikemukakan sebagai berikut :

  • Pemilu 1999, sebanyak 48 Parpol mengikuti Pemilu dan  21 parpol dapat menempatkan wakilnya di DPR.
  • Pemilu 2004, hanya 24 Parpol yang mengikuti pemilu, menyusut 50 % dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya dan 16 parpol  berhasil menempatkan wakilnya di DPR.
  • Pemilu 2009,  diikuti 38 Parpol dan 6 partai lokal di  Aceh. Ketentuan Parliamentary Threshold 2,5 % yang diatur dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu  Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menjadi landasan penyelenggaraan Pemilu 2009 menyebabkan  hanya 9 parpol yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR dan mengharuskan PBB, PKPI, PDS  dan sejumlah parpol lainnya harus mengikhlaskan kursinya yang diraih untuk ditempati oleh 9 parpol yang memenuhi ketentuan PT 2,5 % dimaksud.
  • Pemilu 2014, dengan ditetapkannya 10 Parpol peserta Pemilu serta ketentuan Parliamentary Threshold sebesar 3,5 %, yaitu ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5 % dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana diatur dalam pasal  208 UU No. 8 tahun 2012 untuk dapat menempatkan Wakilnya di DPR RI, diharapkan proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan lainnya di DPR lebih efektif dan efisien. Kecuali itu, proses penyederhanaan kepartaian secara alamiah menuju format sistem kepartaian yang ideal diharapkan dapat menopang mekanisme kerja Kabiet Presidensial  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 agar lebih efektif dan efisien sehingga lebih mempercepat pencapaian tujuan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Parliamenary Threshold (PT) sebesar 3,5 % yang berlaku bagi penentuan anggota DPR untuk menghuni Gedung Parlemen di Senayan, tidak berlaku bagi penentuan anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian  permohonan Yudisial Review terhadap UU No. 8 tahun 2012 yang diajukan beberapa parpol kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian penetapan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota terpilih sama dengan penetapan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Pemilu 2009. Sebagai contoh, PDS, PBB, PKPI dan sejumlah parpol lainnya yang tidak memenuhi PT 2,5 % pada Pemilu 2009, masih menempatkan wakilnya pada DPRD Provinsi Maluku maupun DPRD Kabupaten Kota hasil Pemilu 2009.

Demikian pula jika ada diantara 10 parpol peserta Pemilu 2014  tidak memenuhi PT 3,5 %, masih dapat menempatkan wakilnya pada DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota sepanjang perolehan suaranya memenuhi persyaratan undang-undang.

Sesuai dengan ketentuan UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu pasal 83 ayat (1), 3 (tiga) hari setelah calon peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, parpol dapat langsung melakukan kampanye sampai dengan dimulainya Masa Tenang. Kampanye tersebut dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum dan pemasangan alat peraga di tempat umum (pasal 82 huruf a, b, c, dan d).  Sedangkan iklan media  massa cetak dan media  massa elektronik, serta  rapat umum  baru dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang (pasal 83 ayat 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2012).

Di samping itu parpol diharapkan dapat mempersiapkan calon-calon anggota DPR dan DPRD yang memilki kualitas, integritas dan kapabilitas yang memadai disamping persyaratan perundangan lainnya untuk mengemban amanah sebagai wakil rakyat. Di tangan para wakil rakyat itulah diharapkan lahir berbagai kebijakan Nasional dan Daerah antara lain berupa Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang Pro Rakyat untuk mengangkat harkat dan martabat mereka  dari kondisinya yang ada sekarang ini, Insya Allah !!!..

Check Also

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  khususnya : Pasal 14 huruf ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku