Home / ... Info Terkini / Berita Umum / PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JANJI PAW ANGGOTA KPU KABUPATEN BURU

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JANJI PAW ANGGOTA KPU KABUPATEN BURU

Hari ini tanggal 29 September 2015, Ketua KPU Provinsi Maluku berkenaan melantik dan mengambil sumpah PAW Anggota KPU Kabupaten Buru atas nama Mirza Ohoibor, SH Untuk menggantikan Alm. Bpk. Iskandar Rada, SE, Ketua KPU Kabupaten Buru yang wafat di Ambon pada tanggal 4 Agustus 2015 yang lalu akibat sakit.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut dilaksanakan di ruang rapat lantai II Kantor KPU Provinsi Maluku, Jalan Sultan Hasanuddin – Tantui (Ambon), dan dihadiri oleh para Anggota KPU Provinsi serta para Kabag, Kasubag dan Staf Sekretariat KPU Provinsi Maluku.

 

Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa L. Toekan, S.Sos, M.Si, dalam sambutan acara pelantikan itu mengharapkan Mirza Ohoibor, SH agar secepatnya menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya yang baru dan fokus bekerja sebagaimana amanat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu serta dituntut komitmen saudara untuk dapat mewujudkan Visi KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, non-partisan, transparan berdasarkan azas-azas penyelenggaraan Pemilu.

Disamping itu Ketua KPU Provinsi Maluku juga mengharapkan kepada Mirza Ohoibor,SH untuk menanggalkan semua jabatan dan aktifitas lain yang di sandang sebagai komitmen menjadi penyelenggara Pemilu yang professional yang bersedia bekerja sepenuh waktu  sekaligus menjaga  independen sebagai penyelengara Pemilu.

Diingatkan oleh Ketua KPU Provinsi Maluku, bahwa pada tahun 2016 yang akan datang Kabupaten Buru bersama 4 Kabupaten/kota lainnya di Maluku telah melaksanakan persiapan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati yang akan direncanakan pada bulan Februari 2017, Dengan semakin dekatnya proses tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati agar kedepan selaku penyelengara Pemilu yang di percaya oleh masyarakat dan negara dalam bekerja harus selalu berpegang teguh  pada peraturan perundang-undangan dan kode etik Pemilu, serta menjaga kemandirian institusi.

Sistem negara demokrasi di Indonesia adalah pilihan rasional atas hipotesa fakta empiris dan sosiologis terkait struktur dan tatanan masyarakat Indonesia saat ini yang tumbuh di atas metamorfosa pemikiran yang membidani sebuah sistem politik untuk meletakkan masyarakat sebagai episentrum partisipatoris akan quo vadis nasib bangsanya. Walaupun demokrasi bukanlah merupakan sistem politik dan pemerintahan yang sempurna, namun saat ini barangkali kita sepakat bahwa pilihan demokrasi adalah pilihan terbaik  dari sistem lainnya. Walaupun demikian, sistem demokrasi yang dipilih negara untuk mengorganisasikan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bukanlah sebuah sistem  sempurna dan tanpa cacat. Oleh karenanya, sebuah sistem politik yang mengonstruksi sebuah negara,  juga perlu menimbang berbagai Implikasi serius yang timbul terkait ekses subyektif maupun obyektif dari penerapan sistem demokrasi. Baik penerapannya melalui sistem perwakilan melalui DPR/DPRD, maupun Pemilihan langsung Pemilu Presiden dan Pilkada. Praktek demokrasi saat ini yang sedang kita lakukan adalah Proses Pelaksanaan Tahapan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil merupakan pilkada serentak gelombang pertama menuju desain ideal pilkada, yakni serentak nasional untuk memilih DPR, DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta serentak daerah untuk memilih kepala daerah dan DPRD di tingkat Provinsi, dan Kabupaten/kota. Pilkada serentek Tahun 2015 yang di ikuti oleh 269 Kabupaten/Kota dan Provinsi merupakan pra-kondisi menuju Pilkada Ideal dan memberikan sesuatu yang baru, namun penuh dengan tantangan patut diwaspadai agar penyelenggaraan tetap berkualitas dan berintegritas

Permasalahan – permasalahan yang muncul dan teridentifikasi saat Tahapan Pilkada 2015 di Maluku ini bahkan akan sama  pada pilkada gelombang kedua tahun 2017 dan gelombang ketiga Juni 2018, teridentikasi sebagai berikut :

  1. Daftar Pemilih tidak akurat sebagai akibat DP4 yang di sampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada KPU belum di lakukan validasi secara benar.
  2. Para pihak baru peduli atas kekurang-akuratan data pemilih ketika sudah di tetapkan sebagai daftar pemilih tetap atau ketika sudah mendekati hari pemungutan.
  3. Harus kita akui fungsi pengawasn yang menjadi tugas Panwas hanya formalitas dan hanya mencari-cari kesalahan  KPU padahal yang harus di awasi adalah penyelenggara maupun peserta.
  4. Munculnya dualisme parpol dalam tubuh partai politik contoh golkar – PPP.
  5. Terlambatnya rekomendasi DPP Parpol yang mengakibatkan para Bakal calon terlambat untuk mendaftar di KPU saat injury-Time.
  6. KPU tidak netral dalam penetapan pasangan calon ( contoh anggota KPU Aru menangis saat penetapan pasangan calon, ini mengindikasikan melanggar kode etik karena menurut Ketua DKPP Prof. Jimmly Assidiq,” senyum saja melanggar kode Etik “ bila salah tempat. Disamping itu ada dokumen Rekomendasi DPP Parpol hasil scan yang sama dengan rekomendasi DPP pengurus parpol yang sama. Pertanyaanya dari mana dokumen ini dapat di scan kecuali diberikan aslinya oleh pihak lain yang dalam hal ini kemungkinan diberikan oleh angggota atau staf KPU yang menangani dokumen ini.
  7. Pemanfaatan fasilitas negara dan pemobilisasi birokrasi.
  8. Curi star kampanye, kampanye terselubung dengan memanfaatkan program pemerintah, dan kampanye di luar waktu yang di tetapkan.
  9. Manipulasi dalam pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan berbagai macam modus.
  10. Putusan Bawaslu/Panwaslu dalam menangani Perkara Perselisihan Pemilihan yang menimbulkan kontroversi (contoh di KPU Kab. Kepulauan Aru saat mereka melaksanakan tugas pengawasan selalau mengingatkan KPU Kab. Kepulauan Aru untuk bekerja sesuai Aturan UU dan Peraturan-Peraturan KPU, namun ketika mereka berubah wujud menjadi Hakim dalam Musyawarah perselisihan Putusannya berbeda dengan tugas pengawasan yang mereka lakukan sendiri.)

Demi Suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buru  maka Musa L. Toekan, S.Sos, M.Si selaku Ketua KPU Provinsi Maluku mengharapkan kepada anggota KPU Kabupaten Buru yang baru dilantik beserta jajaran komesioner lainnya untuk selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator, Aparat Kepolisian maupun sesama penyelenggara Pemilu yaitu Panwas maupun stake holder lainnya agar semua kendala terkait dengan persiapan sampai dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan dapat berjalan secara demokratis dan berkualitas. Kepada saudara yang baru dilantik untuk segera mempelajari berbagai Regulasi terutama UU Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015 serta 10 Peraturan KPU sebagai acuan teknis Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga dapat mensosialisasikan dengan anggota KPU Buru,  bersama-sama dengan stake holder agar ada kesamaan pandangan terhadap alur dan mekanisme pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan KPU selaku penyelenggara pemilihan.

Problematika Pilkada serentak di Maluku dirasakan oleh KPU Provinsi Maluku adalah pemahaman dan kesiapan SDM KPU Kabupaten yang sangat minim terkait regulasi ataupun PKPU, sehingga butuh adanya supervisi dan monitoring yang harus selalu intens dilakukan oleh KPU Provinsi, Karena setiap permasalahan muncul bersamaan sedangkan KPU Prov. Harus menyelesaikan secepatnya disisi lain keterbatasan tenaga, waktu, anggaran dan kondisi  geografis serta transportasi yang sulit untuk menjangkau kabupaten tersebut.

Ketua KPU Provinsi Maluku mengungkapkan keyakinannya bahwa Mirza Ohoibor,SH selaku anggota KPU Kabupaten Buru sanggup memikul amanah sebagai penyelenggara Pemilu dan akan bekerja sesama komesioner lainnya untuk mensukseskan  agenda Pilkada serentak gelombang kedua.

Apabila anggota KPU Kabupaten Buru senantiasa menempatkan diri sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, maka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buru tahun 2017 akan sukses dan berkualiatas sesuai harapan kita semua.

Check Also

Undangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi

Menindaklanjuti Kegiatan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi Maluku pada ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku