Home / ... Info Terkini / Berita Umum / PELANTIKAN PAW ANGGOTA KPU KABUPATEN BURU SELATAN

PELANTIKAN PAW ANGGOTA KPU KABUPATEN BURU SELATAN

Senin tanggal 23 Maret bertempat di Ruang Rapat lantai 2 Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Ketua KPU Provinsi Maluku Musa L. Toekan,S.Sos.M.Si melantik dan mengambil sumpah Ismudin Booy, S.Pd sebagai anggota KPU Kabupaten Buru Selatan. PAW ini dilakukan karena Gafar Solisa,SE anggota KPU Buru Selatan Periode 2014-2019 meninggal dunia pada bulan Januari lalu.
Pelantikan dihadiri oleh seluruh Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Maluku, Staf Sekretariat, Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Buru Selatan serta Undangan lainnya.

Dalam sambutannya saat pelantikan, Ketua KPU Provinsi Maluku mengharapkan kepada anggota KPU Kabupaten Buru Selatan yang akan melaksanaan Pemilihan Bupati di Kabupaten Buru Selatan tahun 2015 ini, untuk selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator, Aparat Kepolisian maupun sesama penyelenggara Pemilu yaitu Panwas maupun stake holder lainnya agar semua kendala terkait dengan persiapan sampai dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan dapat berjalan secara demokratis dan berkualitas. “Dengan telah hampir rampungnya 10 Peraturan KPU sebagai acuan teknis Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka diharapkan saudara dapat mempelajari dan mensosialisasikan dengan KPU Buru Selatan, bersama-sama dengan stake holder agar ada kesamaan pandangan terhadap alur dan mekanisme pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan KPU selaku penyelenggara pemilihan”.

Selanjutnya Ketua KPU Provinsi Maluku Musa L.Toekan,S.Sos.M.Si menekankan bahwa Permasalahan Daftar Pemilih hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang besar di Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014. Meskipun KPU sudah ada Sidalih. Contoh adalah adanya data ganda kemudian  DPS/DPT tidak diumumkan Pemilih yang pindah TPS karena TPS yang ditentukan jaraknya jauh dari tempat yang bersangkutan. Di samping itu tahapan yang paling krusial adalah saat pemungutan suara. Masalah-masalah yang timbul seperti : Pembagian Pemberitahuan Form C6 tidak tepat sasaran, Sisa Form C6 yang tidak ada orangnya dibagikan kepada Pemilih lain untuk digunakan mencoblos oleh orang lain, Mencoblos lebih dari satu kali oleh Pemilih, mencoblos menggunakan Hak Pilih orang lain, KPPS mencoblos sisa Surat Suara yang tidak terpakai dan memanipulasi penggunaan Hak Pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih dan beberapa orang mencoblos mewakili semua pemilih dalam TPS. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat teratasi jika KPU selaku penyelenggara memahami aturan-aturan teknis serta mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stake holder serta bimbingan teknis kepada penyelenggara ad hoc PPK, PPS dan KPPS, maka  yakin dan percaya pelaksanaan Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati di Buru Selatan dapat berjalan secara berkualitas dan demokratis,  Luber dan Jurdil sebagaimana yang  diharapkan agar ada perbaikan sehingga carut marut pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota beberapa tahun lalu tidak terulang kembali.

Menutup kata sambutannya Ketua KPU Provinsi Maluku ini menekankan  kepada saudara Ismudin Booy, S.Pd yang baru di lantik bahwa  KPU dalam kerjanya dihadapkan pada proses kerja yang rawan konflik kepentingan serta berhadapan dengan kepentingan politik, untuk itu dituntut tetap menjaga kekompakan, kebersamaan, netralitas dan kemandirian Anggota KPU agar tidak terseret dalam kepentingan pribadi ataupun kelompok yang bersifat pragmatis dan sesaat, karena upaya apapun menjadi mungkin dilakukan oleh calon maupun parpol serta Tim untuk meraih kemenangan, termasuk “membeli” netralitas KPU selaku penyelenggara.  Hal ini dapat memerosotkan citra dan eksistensi penyelenggara dan pasangan calon yang berujung pada adanya konflik, untuk itu Jadilah Penyelenggara yang profesional dan berintegritas agar berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pemilu yang berkualitas dan fair. Kita berharap KPU menjadi lembaga yang berwibawa, tegas sehingga keputusan dan kebijakan yang akan diambil dapat diterima semua pihak.

Check Also

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  khususnya : Pasal 14 huruf ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku