Home / ... Info Terkini / Berita Umum / PEMBERITAHUAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

PEMBERITAHUAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

PEMBERITAHUAN PENGADAAN JASA

KONSULTANSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Nomor : 1301/Sesprov-028/XI/2015

Diberitahukan kepada Jasa Konsultan Kantor Akuntan Publik diseluruh Indonesia bahwa pada empat (4) Kabupaten di Provinsi Maluku yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan mengadakan Pengadaan Jasa Konsultansi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) masing-masing pasangan calon dari 4 (empat) kabupaten sebagai berikut :

1. Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT)

  • Jumlah Pasangan Calon 2 (dua) Paslon
  • Pagu Anggaran per Pasangan Calon Rp. 78.000.000 sudah termasuk pajak

2. Kabupaten Buru Selatan

  • Jumlah Pasangan Calon 2 (dua) Paslon
  • Pagu Anggaran per Pasangan Calon Rp. 75.000.000 sudah termasuk pajak

3. Kabupaten Kepulauan Aru

  • Jumlah Pasangan Calon 4 (empat) Paslon
  • Pagu Anggaran per Pasangan Calon Rp. 90.000.000 sudah termasuk pajak

4. Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD)

  • Jumlah Pasangan Calon 3 (tiga) Paslon
  • Pagu Anggaran per Pasangan Calon Rp. 95.000.000 sudah termasuk pajak

 

Pengadaan jasa konsultansi Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah pengadaan langsung.

Kriteria Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang akan mengikuti Pengadaan Jasa Konsultansi adalah sebagai berikut :

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dapat mengikuti pengadaan jasa audit dana kampanye harus memenuhi syarat :

a. Surat ijin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
b. Memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) KAP;
c. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh);
d. Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan atau tim kampanye;
e. Bukan merupakan anggota dari partai politik dan/atau gabungan partai politik dan/atau tim kampanye pasangan calon;
f. Memahami mengenai dana kampanye;
g. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir d, e dan f dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas bermeterai.

 

2. Akuntan Publik dan Tim Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit dana kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

A. Memiliki surat ijin AP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bagi AP yang ditugaskan;

B. Memiliki NPWP dati AP yang ditugaskan;

C. Memiliki masa kerja sebagai Akuntan Publik/rekan lebih dari 1 (satu) tahun, yang dihitung sejak tanggal dikeluarkannya izin AP sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) bagi AP yang ditugaskan;

D. Personil yang ditugaskan dalam tim audit dapat terdiri dari :

  • 1 (satu) orang Akuntan Publik sebagai partner in change (yang menandatangani Laporan Hasil Audit);
  • 1 (satu) orang manager (membantu AP dalam menelola audit, sebagai supervisi);
  • 1 (satu) orang ketua tim (koordinator harian lapangan);
  • 1 (orang) anggota tim (melaksanakan prosedur audit)

E. Tim audit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) wajib memiliki pengalaman audit dan pendidikan minimal :

  • Ø Manajer : 5 tahun, S1 Akuntansi;
  • Ø Ketua tim : 3 tahun, S1 Akuntansi;
  • Ø Anggota tim : 1 tahun, D3

Pengalaman dihitung sejak tanggal dikeluarkannya izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan.

F. Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang masih berlaku.

G. Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada butir f dipenuhi oleh Akuntan Publik dan salah satu dari manager atau ketua tim;

H. Surat tugas dari KAP kepada personil yang akan melakukan audit dana kampanye.

 

3. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan untuk mengikuti pengadaan jasa audit dana kampanye tersebut dapat menghubungi panitia pengadaan pada masing-masing kantor sekretariat KPU Kabupaten :

  • Sekretariat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) di Bula
  • Sekretariat KPU Kabupaten Buru Selatan di Namrole
  • Sekretariat KPU Kabupaten  Kepulauan Aru di Dobo
  • Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) di Tiakur.

 

4. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KPU masing-masing kabupaten dengan Nomor Pengumuman Pengadaan :

  • Untuk Seram Bagian Timur (SBT)    No : 076/Ses-kab,029,433651/XI/2015
  • Untuk Buru Selatan,                           No : 84/Set-Kpu 85/XI/2015
  • Untuk Kepulauan Aru                        No : 908/Ser-Aru-029.433676/XI/2015
  • Untuk Maluku Barat Daya (MBD)     No : 188/Set.Kpu.MBD-029/XI/2015

 

5. Mekanisme dan proses pengadaan jasa konsultan mulai dari penawaran sampai dengan penetapan pemenang akan diatur langsung oleh panitia pengadaan di masing-masing kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku.

 

6. Pemberitahuan ini merupakan Pengumuman dari 4 (empat) kabupaten penyelenggara Pilkada untuk mengaudit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) masing-masing pasangan calon.

7. Apabila Kantor Akuntan Publik (KAP)  mendapat kesulitan untuk berkomunikasi dengan masing-masing Sekretariat KPU Kabupaten tersebut di atas maka KPU Provinsi Maluku dapat memfasilitasi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk berkordinasi dengan masing-masing Sekretariat KPU Kabupaten.

 

Pemberitahuan ini merupakan pengumuman Pengadaan Jasa Konsultansi Kantor Akuntan Publik dari 4 KPU Kabupaten penyelenggara Pilkada.

 

 

Ambon, 10 November 2015

SEKRETARIS,

ttd

Drs. A. RAHAWARIN

Pembina Utama Madya

NIP. 19560624 198103 1 015

Check Also

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  khususnya : Pasal 14 huruf ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku