Home / ... Info Terkini / Berita Umum / Predikat Daerah Rawan Pilkada Dipatahkan 

Predikat Daerah Rawan Pilkada Dipatahkan 

MEDIACENTER.-Pilkada Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tenggara dan Walikota Tual aman, lancar dan tanpa pelanggaran berarti. Kondisi ini mematahkan prediksi Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) yang menyebut Maluku masuk zona rawan.

Tujuh bulan menjelang hari pemungutan suara 2018 atau November 2017,  Bawaslu RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IPK) sebagai alat pemetaan dan penanganan konflik Pilkada. Provinsi Maluku yang menyelenggarakan tiga Pilkada, masuk zona rawan tinggi. 

Skor kerawanan tinggi Pilgub Maluku 3,25 dibawah Papua yang memiliki skor 3,41. Kerawanan di Maluku ditentukan dari dimensi penyelenggaraan, terutama berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara. Skor mencakup tiga dimensi yaitu penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi.

Bahkan, berdasarkan data KPU, Bawaslu dan kepolisian yang diumumkan pada Januari 2018, Kota Tual merupakan daerah dengan kerawanan tertinggi di Indonesia. Namun, prediksi dan kekwathiran itu tidak terbukti. 

“Sejauh ini, kita sudah mengembalikan indeks kerawanan Pilkada 2018, dimana Kota Tual dan kabupaten Maluku Tenggara masuk zona rawan, ternyata tahapannya juga berjalan dengan lancar, tertib, aman. Masyarakat menggunakan hak suaranya dengan baik,”kata Ketua KPU Provinsi Maluku, Syamsul Rifan Kubangun di ruang kerjanya, Selasa (3/7). 

Sebagaimana dikutip dari Ambon Ekspres, Rifan menyebut, tahapan paling krusial adalah pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 27 Juni dan di tingkat kecamatan yang masih sementara berjalan.

“Tapi, seperti yang kita lihat, semuanya berjalan aman dan lancar sesuai tahapan,”ungkapnya. 

Soal penyelenggara yang menjadi salah salah variabel IPK, menurut dia, juga tidak terbukti. Ia mengklaim, hal itu disebabkan penyelenggara, terutama di level kabupaten, kecamatan hingga desa sudah dibekali pemahaman yang baik lewat Bimbingan Teknis (Bimtek) maupun kegiatan peningkatan kapasitas lainnya. 

“Begitu juga keamanan, kami berterima kasih dan mengapresiasi jajaran kepolisian daearah, khususnya Polada Maluku dan seluruh jajarannya yang bersinergi dengan kami untuk melaksanakan tahapan pemunguan suara yang berjalan dengan aman,”paparnya. 

Meski begitu, KPU tetap akan melakukan evaluasi internal. Juga mengundang perwakilan semua unsur masyarakat untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas penyelenggara pesta demokrasi lokal lima tahunan ini. 

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku mencatat, tidak ada temuan maupun laporan pelanggaran politik uang (money politics) yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur maupun tim. 

“Kita tidak menemukan pelanggaran money politik, baik oleh tim maupun tiga pasangan calon yang berkompetisi dalam Pilgub Maluku 2018,”kata Ketua Bawaslu Maluku Abdullah Ely saat dihubungi, Senin (2/7). 

Memang, kata Ely, Bawaslu Maluku mendapat informasi terkait dugaan politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Tetapi, setelah di konfirmasi ternyata dugaan tersebut tidak terbukti. “Jadi kita dapat informasi dugaan money politik, namun setelah dikalarifikasi ternyata tidak terbukti,” kata Ely. 

Hanya pelanggaran administratif di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tiga kabupaten yakni Seram Bagian Timur (SBT), Buru Selatan (Bursel) dan Maluku Tenggara. Dimana, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mencoblos semua surat suara sisa, dan pemilih menggunakan keterangan domisili dari kepala desa untuk mencoblos.(MC01)

Check Also

Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Bursel, Kepulauan Aru dan MBD Periode 2019-2024

Tim Seleksi II   Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota (Zona 2) mengundang Warga Negara Indonesia ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku