Home / ... Info Terkini / Berita Umum / Rapat Kerja Pembekalan Penyusunan Dokumen Hukum, Sinkronisasi Regulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Rapat Kerja Pembekalan Penyusunan Dokumen Hukum, Sinkronisasi Regulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

KPU Provinsi Maluku melakukan kegiatan Rapat Kerja Penyuluhan/Pembekalan Penyusunan Dokumen Hukum yakni Surat Keputusan dan Berita Acara KPU Kabupaten terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rabu (22/4). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor KPU Provinsi Maluku ini  mengundang empat Kabupaten yang akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2015. Raker ini dihadiri oleh Anggota Komisioner KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, KPU Kabupaten Kepulauan Aru, KPU Kabupaten Maluku Barat Daya dan KPU Kabupaten Buru Selatan yang membidangi Divisi Hukum beserta Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten.

Dalam kesempatan pembukaan acara Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa L Toekan menyatakan rapat kerja ini sebagaimana tindak lanjut dari kegiatan yang dihadiri Anggota KPU Maluku Divisi Hukum beberapa waktu lalu di Jakarta. Raker ini bertujuan untuk sinkronisasi dan keseragaman dalam membuat surat keputusan dan berita acara karena pemilihan dilakukan secara serentak.

Menurut Toekan, dengan peresmian pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak oleh KPU RI pada tanggal 17 April 2015 yang ditandai dengan penerimaan DAK2 dari Menteri Dalam Negeri, KPU Kabupaten harus sudah menyiapkan sejumlah surat keputusan yang berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam paparan pembekalan, Anggota KPU Provinsi Maluku Divisi Hukum Syamsul Rifan Kubangun memaparkan kewenangan KPU Kabupaten untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan UU dan PKPU. Oleh karena itu Anggota KPU Kabupaten harus mampu dan menguasai sejumlah produk hukum yang berkaitan penyusunan dokumen hukum, kata Kubangun.

Sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan, sejatinya KPU Kabupaten harus menyadari bahwa Surat Keputusan yang nanti dibuat akan menimbulkan akibat hukum dan mengikat secara umum, tandas Kubangun

Selain itu, Anggota KPU Provinsi Maluku Divisi Teknis La Alwi juga memaparkan berkaitan dengan format keputusan yang sesuai dengan tata naskah dinas yang diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2009. Raker ini mendapat respon baik dari Anggota KPU Kabupaten dan Kasubag Hukum karena langsung mempraktekan tata cara penyusunan surat keputusan dan berita acara yang baik dan benar sehingga bisa membedakan surat keputusan yang berisi pedoman teknis (regeling) dan surat keputusan yang berisi penetapan (beschiking).

Check Also

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  khususnya : Pasal 14 huruf ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku