Home / ... Info Terkini / Berita Umum / RAPAT KERJA SOSIALISASI DAN DIGITALISASI PRODUK HUKUM DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAYANAN HUKUM

RAPAT KERJA SOSIALISASI DAN DIGITALISASI PRODUK HUKUM DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAYANAN HUKUM

Rapat Kerja Sosialisasi dan Digitalisasi Produk Hukum dan Pengembangan Kapasitas Pelayanan Hukum yang diselenggarakan  Biro Hukum Setjen KPU bertempat di ruang Sidang Utama Lantai 2, dibuka secara resmi oleh Plh.Sekretaris Jenderal KPU Purwoto Ruslan Hidayat serta didampingi oleh Kepala Biro Hukum. Raker dilaksanakan 3 (tiga) hari sejak tanggal 28 September s/d 30 September 2015 diikuti oleh Kepala Bagian/ Kepala Sub Bagian dan Staf Bagian Hukum dari 34 KPU Provinsi/KIP Aceh Seluruh Indonesia.

 

Yang hadir dalam kegiatan tersebut dari Provinsi Maluku yakni Kepala Bagian  Hukum Ny. D. Pinontoan serta Staf sub bagian hukum, tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman dan Kompetensi SDM Sekretariat KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bidang Hukum guna mendukung KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Hadir dalam kegiatan tersebut Komisioner KPU Pusat Divisi Hukum dan Pengawasan Ibu Ida Budhiati, dalam Paparannya beliau tekankan bahwa Tupoksi Sekretariat KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh karenanya beliau menggarisbawahi 4 (empat) Point utama yang harus dipahami oleh Sekretariat dalam pelaksanaan tugas bantuan hukum dan penyelesaian sengketa  yakni :

 

  1. Memahami Filosofi Perundang-undangan tentang Pemilihan.
  2. Mendokumentasikan seluruh Proses dan hasil Pemilihan.
  3. Mempunyai keterampilan menyusun kronologis/kasus posisi sebuah perkara.
  4. Mempunyai keterampilan menyusun jawaban,replika/duplik, alat bukti dan kesimpulan.

Keempat point diatas menurutnya harus dimiliki oleh setiap Pejabat maupun Staf Sekretariat KPU dalam mendukung Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota apabila terjadi Gugatan  (PHP Kepala Daerah)  terhadap proses tahapan Pemilu yang sedang berlangsung. (ZIR.01.ES)

Check Also

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  khususnya : Pasal 14 huruf ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku