Home / ... Info Terkini / Berita Umum / KPU MALUKU GELAR RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI TERKAIT PAW ANGGOTA DPRD

KPU MALUKU GELAR RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI TERKAIT PAW ANGGOTA DPRD

Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana sebenarnya mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Implikasi Pilkada Serentak Tahun 2015 dan Tahun 2017, terutama bagi para pihak yang berkepentingan dengan proses PAW tersebut,  maka pada hari Kamis 23 Maret 2017 bertempat diruang rapat Kantor KPU Provinsi Maluku digelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi KPU Provinsi Maluku dengan KPU Kabupaten/Kota bersama Pemangku Kepentingan, terkait PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 

Rakor tersebut dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik Tingkat Provinsi Maluku, Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) Provinsi Maluku, Biro Pemerintahan Sekda Pemerintah Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota yang terdekat.

Hadir sebagai Narasumber utama dalam Rapat tersebut, Komisioner KPU RI,  Hasyim Asyary, yang merupakan Wakil Koordinator Devisi Teknis KPU RI  serta Komisioner KPU Provinsi Maluku, La Alwi SH.,MH.

Kegiatan Rapat Kodinasi berlangsung 1 (satu) hari, dibuka oleh Komisioner KPU Provinsi Maluku, La Alwi, SH, MH, mewakili Ketua KPU Provinsi Maluku.  Dalam sambutannya, La Alwi menjelaskan bahwa pada Tahun 2015, KPU Provinsi Maluku telah melaksanakan proses PAW sebanyak 2 orang, bahkan telah dilaksanakan proses pelantikan bagi 2 orang Anggota DPRD Provinsi Maluku tersebut, masing-masing atas nama :

  • Fachri Husni Alkatiri, Lc, M.Si yang mengundurkan diri karena mengikuti Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur,  digantikan oleh Ridwan Ellys, S.Pd, dimana keduanya berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Daerah Pemilihan Maluku 4 (Kabupaten Seram Bagian Timur), dan
  • Welhelm Daniel Kurnala yang mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru, digantikan oleh Johan Rahantoknam dari Partai PDI-Perjuangan, untuk Daerah Pemilihan Maluku 6 (Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru).

Sedangkan Tahun 2017, KPU Provinsi Maluku telah melaksanakan proses PAW terhadap 3 orang Anggota DPRD Provinsi Maluku yang mengundurkan diri karena mengikuti Pilkada 2017, masing-masing atas nama :

  • Samson R. Atapary, SH dan digantikan oleh Everd H. Kermite dari Partai PDI-Perjuangan untuk Daerah Pemilihan Maluku 5 (Kabupaten Seram Bagian Barat)
  • Moh. Yasin Payapo, M.Pd digantikan oleh Abd. Rasyid Kotalima, S.Pi dari Partai Hanura, untuk Daerah Pemilihan Maluku 5 (Kabupaten Seram Bagian Barat), dan
  • Mohamad Suhfi Majid, ST digantikan oleh  Turaya Samal, S.Hi  dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Daerah Pemilihan Maluku 5 (Kabupaten Seram Bagian Barat).

PAW ketiga Anggota DPRD tersebut tinggal menunggu proses pelantikan. KPU Provinsi Maluku sementara ini juga tengah menunggu pengajuan Proses PAW bagi 2 Anggota DPRD Provinsi Maluku lainnya, yang mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2017, yaitu  dari Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Komisoner KPU RI, Hasyim Asyary yang membawakan materi Pilkada dan Implikasinya Terhadap Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengemukakan bahwa, ada 4 pihak yang berkepentingan terhadap proses PAW yaitu, Partai Politik, KPU, DPRD dan Pemerintah Daerah.   Lebih lanjut  dijelaskan juga 5 prinsip umum terkait PAW yaitu : Prinsip Pertama menyangkut PAW, dimana hal pertama yang harus dipenuhi adalah bahwa Anggota DPRD yang akan diganti, harus sudah resmi menjadi Anggota DPRD, yaitu sejak yang bersangkutan telah mengucapkan Sumpah dan Janji Jabatan.

Prinsip Kedua. Karena yang diganti  adalah anggota DPRD maka Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang tentang Keanggotaan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yaitu UU Nomor 17 tahun 2014, karena didalamnya diatur tentang mekanisme penggantian antarwaktu anggota DPR/DPRD.

Prinsip ketiga, adalah bagaimana cara penggantiannya.  Menyangkut cara pergantian Anggota DPRD maka prinsip penggantiannya mengikuti prinsip pengisian melalui hasil pemilu, yaitu :

  • Perolehan Suara (Suara Partai dan Suara calon),
  • Perolehan Kursi Partai Politik (Hasil konversi Perolehan Suara dengan menggunakan rumus) dan
  • Calon Terpilih (Calon anggota DPR/DPRD yang berhak menduduki kursi-kursi partai).

Pada Prinsipnya menurut UU Pemilu yaitu UU Nomor 8 Tahun 2012, bahwa untuk pengisan anggota DPR maupun DPRD, yaitu Partai Politik harus memperoleh Kursi, serta Calon anggota yang berhak menduduki kursi adalah anggota yang mempunyai suara terbanyak dari partai tersebut,  karena prinsip pengisian anggota DPR maupun DPRD seperti itu maka prinsip penggantiannya juga sama. Intinya untuk proses penggantian siapa yang berhak menggantikan Anggota DPR/DPRD yang mengundurkan diri adalah Calon dari Partai Politik dan Daerah Pemilihan yang sama, yang memperoleh peringkat Suara terbanyak berikutnya.  Dari sinilah kemudian proses penggantian anggota DPR dan DPRD melibatkan KPU karena data-data perolehan suara hasil pemilu ada di KPU.  Sedangkan Pihak-pihak yang terkait dalam proses PAW anggota DPR maupun DPRD yaitu Partai Politik, DPR/DPRD, KPU, dan Pemerintah yang memiliki otoritas memberikan Surat Keputusan (SK).

Prinsip yang keempat adalah hal-hal apa saja yang menjadikan seseorang itu dapat diganti. Menurut Undang-undang, ada 2 hal yaitu : Berhenti (meninggal dan mengundurkan diri) atau Diberhentikan (tidak lagi memenuhi syarat misalnya yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi anggota Partai tersebut).

Dalam kaitannya dengan Pilkada, sejak Pilkada Tahun 2015, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah wajib untuk mengundurkan diri untuk selanjutnya dilakukan proses penggantian.

Prinsip yang kelima adalah bagaimana mekanisme proses penggantian tersebut. Pada Tahapan Pencalonan, hubungan hukumnya adalah Partai Politik dengan KPU, karna Partai Politik menyampaikan Calonnya kepada KPU. Kemudian setelah Tahapan Penetapan calon terpilih dilakukan, hubungan hukumnya adalah KPU dengan Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pelantikan dan Pengesahan calon sebagai Anggota DPR/DPRD Terpilih.

Dalam mekanisme/alur penggantian PAW, Partai Politik mengajukan usulan tentang Penggantian ke Pimpinan DPR/DPRD, berupa Nama Anggota DPR/DPRD yang akan diganti dan calon pengganti yang diusulkan. Selanjutnya pimpinan DPRD akan menyampaikan nama calon pengganti tersebut ke KPU untuk dilakukan Verifikasi.   KPU akan memeriksa berkas calon pengganti yang diusulkan oleh Partai Politik apakah memenuhi syarat atau tidak berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU yaitu berupa : Daftar Calon Tetap, Berita Acara dan Lampiran Hasil Perolehan Suara Calon, Peringkat Perolehan Suara Calon sesuai Surat Keputusan KPU tentang  Penetapan perolehan kursi Partai Politik dan Calon Terpilih, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Hasil verifikasi terhadap berkas-berkas tersebut selanjutnya oleh KPU akan disampaikan kembali kepada Pimpinan DPR/DPRD untuk selanjutnya diteruskan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, atau kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk dilakukan Pengesahan dan Pelantikan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD.

Terkait dengan Implikasi Pemilihan Kepala Daerah yang mewajibkan Anggota DPR/DPRD harus mengundurkan diri, maka surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali, harus diserahkan pada saat proses pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dilengkapi dengan Surat Keterangan Pimpinan yang menyatakan bahwa Penyataan Penunduran Diri telah diterima dan Surat Keputusan Pemberhentian sedang  diproses.  Dalam waktu 60 hari sejak penetapan Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Surat Keputusan Pemberhentian  sudah harus diterbitkan dan diterima KPU, jika tidak maka konsekuensinya yaitu pencalonannya dibatalkan.

Kegiatan ini mendapat apresiasi serta antusias yang besar dari para peserta, yaitu melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam sesi tanyajawab, seputar permasalahan-permasalahan dalam proses PAW Anggota DPR/DPRD. Sehingga diharapkan melalui kegiatan ini ada kesepahaman yang sama antara KPU dengan Pemangku Kepentingan dan ada juga solusi-solusi penyelesaian terkait masalah seputar proses PAW tersebut.   (EG/WN)

Check Also

Undangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi

Menindaklanjuti Kegiatan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi Maluku pada ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku