Home / ... Info Terkini / Berita Umum / Rapat Koordinasi KPU Dengan KPU Provinsi/KIP Aceh Pelayanan Hukum Mengenai Sengketa Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota

Rapat Koordinasi KPU Dengan KPU Provinsi/KIP Aceh Pelayanan Hukum Mengenai Sengketa Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh Seluruh Indonesia tentang Pelayanan Hukum Mengenai Sengketa Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota yang berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 3 sampai dengan 5 September 2015 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, lantai 2 KPU RI. Rakor dibuka langsung oleh Ketua KPU RI (bpk. Husni Kamil Manik dan didampingi oleh seluruh komisioner KPU RI.

 

Dalam sambutan di acara pembukaan Rakor, Ketua KPU RI menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, maka ada 9 provinsi, 260 kabupaten, dan 36 kota yang akan melaksanakan Pilkada, sehingga menurutnya perlu ada koordinasi yang berkesinambungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Beliau mencontohkan bahwa sampai kegiatan rakor ini dilaksanakan sudah terdapat 9 daerah yang memiliki masalah sengketa dari panwaslu/bawaslu. Oleh karena itu, perlu koordinasi untuk menyamakan presesi dan menentukan strategi untuk menghadapi sengketa. Dalam sambutannya beliau mengingatkan kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan Sistem Aplikasi Tahapan (SITAP), karena sejauh ini aplikasi SITAP belum berjalan dengan baik. Katanya seluruh elemen KPU harus memperhatikan dan memahami tahapan pilkada yang sedang berlangsung. Mengakhiri sambutannya, beliau mengharapkan pelayanan hukum dapat ditangani pada setiapa tingkatan.

Dalam Kegiatan rakor ini, Divisi Hukum KPU RI (ibu Idha Budhiati), juga berkesempatan memberikan sambutan. Dalam sambutan singkatnya, beliau berharap kita selaku KPU akan diberikan ketabahan untuk menerima dan menghadapi sengketa-sengketa yang akan datang. Sehingga menurutnya mengoptimalkan pelayanan hukum sangat penting terlebih khusus tentang penyelesaian sengketa pilkada.

Sebagai pemateri dalam rakor tesebut  anggota KPU divisi Hukum (Ibu Idha Budhiati), anggota KPU divisi teknis ( bpk. Hadar Nafis Gumay) dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU (ibu Nur Syarifah, SH., MH). Hadir dalam rakor tersebut utusan-utusan dari masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh Se-Indonesia, yang diwakili oleh Divisi Hukum, Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, juga ada Kepala Sub Bagian Hukum serta staf, dan untuk KPU Provinsi Maluku diikuti oleh Divisi Hukum (bpk. Syamsul Rifan Kubangun, SH) dan Staf sub bagian Hukum sekretariat KPU Provinsi Maluku.

Check Also

Undangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi

Menindaklanjuti Kegiatan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi Maluku pada ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku