Home / ... Info Terkini / RAPAT KOORDINASI KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA DAN DUKCAPIL KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA PILKADA SERENTAK TAHUN 2017

RAPAT KOORDINASI KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA DAN DUKCAPIL KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA PILKADA SERENTAK TAHUN 2017

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Rapat Evaluasi DPS dan Persiapan DPT antara KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 17 – 19 November 2016 di Bandung, maka pada hari Senin, 21 November 2016, bertempat di Kantor KPU Provinsi Maluku, Jalan Sultan Hasanudin – Tantui Ambon, KPU Provinsi Maluku mengadakan Rapat Koordinasi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Dukcapil Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2017. Dalam Rapat tersebut selain dihadiri oleh komisioner KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Devisi Data, Operator Sidalih serta hadir pula Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, D. Tuharea, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Nova Anakotta, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, H. Louhatapessy dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, Hamzah Karepesina.

rakor-dps-dgn-capil-kab-kota2 Rapat Koordinasi ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa Latua Toekan, S.SoS, M.Si didampingi oleh empat komisioner masing-masing Hanafi Renwarin, S.Sos, La Alwi, SH, MH, Samsul Rivan Kubangun, SH dan Dra. Iriane S. Pontoh, M.Si, serta Sekretaris KPU Provinsi Maluku, M. Ali Masuku, S.Sos.   Musa L. Toekan meminta perhatian dan komitmen KPU Kabupaten/kota dan Dukcapil untuk  menyelesaikan masalah AC-KWK atau Pemilih yang belum memiliki e-KTP yang mencapai 95.328 pemilih di kelima kabupaten/kota pelaksana Pemilihan Tahun 2017 di Provinsi Maluku. Dikemukakannya bahwa warga yang belum memiliki e-KTP dapat tetap menggunakan hak suaranya di Pilkada. Namun, mereka harus membawa surat keterangan dari Dinas Dukcapil yang menyatakan bahwa e-KTP belum diterima meski perekaman data sudah dilakukan. Warga yang tidak memiliki e-KTP dapat menggunakan hak suaranya setelah selesai masa pemungutan suara normal. Mereka dapat memilih calon kepala daerah mulai pukul 12.00 hingga 13.00 waktu setempat.  Selain itu KPU Kabupaten/Kota diminta juga untuk melakukan sinkronisasi data antara Berita Acara Penetapan DPS dengan data pada aplikasi Sidalih. Dalam kesempatan itu, KPU Provinsi Maluku memberikan kesempatan kepada masing-masing KPU Kabupaten/kota untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan pemutakhiran data di wilayahnya masing-masing, masalah-masalah atau kendala yang dihadapi dalam proses pemutakhiran data serta langkah-langkah strategis yang disiapkan menuju penetapan DPT pada tanggal 6 Desember 2016 mendatang. Seluruh KPU Kabupaten/Kota mengeluhkan buruknya jaringan internet yang mengakibatkan sulitnya mereka melakukan upload dan snapshoot data pada aplikasi Sidalih.

Selain itu masalah data DP4, masalah terlambatnya turunya surat edaran KPU yang mengharuskan PPDP untuk melakukan coklit terhadap pemilih yang belum memiliki e-KTP dan pemilih yang belum melakukan perekaman data. Selain KPU Kabupaten/kota, KPU Provinsi Maluku juga mendengarkan secara langsung penjelasan dari  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terkait dengan penyelesaian pemilih non KTP-e dimana Disdukcapil terus melakukan langkah-langkah srategis dan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terutama dalam menyelesaikan masalah pemilih Non e-KTP sehingga diharapkan bahwa sebelum tanggal 6 Desember 2016 tidak ada pemilih yang terpaksa dicoret dan tidak masuk dalam DPT.

Selain itu, karena ketidaktersediaanya blangko e-KTP, Disdukcapil pada 5 kabupaten/kota sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/10231/Dukcapil tentang Format Surat Keterangan Sebagai Pengganti KTP-e akan memberikan Surat Keterangan (SUKET) sebagai pengganti KTP-e bagi warga yang belum memiliki  kartu fisiknya. SUKET tersebut akan berlaku selama enam bulan dan bisa digunakan selayaknya KTP asli misalnya untuk pengurusan SIM, Perbankan, Pilkada dan lain-lain. Diakhir rapat koordinasi ini, Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa L. Toekan, S.Sos, M.Si mengingatkan KPU Kabupaten/kota Pelaksana Pilkada Tahun 2017 untuk terus melakukan koordinasi dengan Dukcapil pada masing kabupaten/kota demi tersedianya DPT yang akurat dan demi terjaminnya hak pilih masyarakat dalam Pilkada 2017.

Check Also

Jam Kerja ASN pada Bulan Ramadhan Tahun 2017

Surat Edaran KPU RI Nomor 383/KPU/V/2017, tanggal 22 Mei 2017  perihal : Penetapan Jam Kerja ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku