Home / ... Info Terkini / Berita Umum / Teknis Pencalonan Anggota DPR dan DPRD

Teknis Pencalonan Anggota DPR dan DPRD

Teknis Pencalonan Anggota DPR dan DPRD

Pemilu 2014.

Oleh : Drs. H. Jusuf Idrus Tatuhey, MS / Ketua KPU Provinsi Maluku.

Penyelenggaraan Pemilu 2014 akan memasuki tahap Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD dari tanggal 9 – 22 April 2013 sesuai Peraturan KPU No. 6 tahun 2013 yang merupakan Perubahan keempat atas PKPU  No. 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.  Adapun pedoman teknis pencalonan diatur dalam PKPU No. 7 tahun 2013 dan PKPU No. 8 tahun 2013 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2012  tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD,  yang termuat pada pasal 67 ayat 3.  Untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 pasal 51 jo. Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 pasal 4.

Guna pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, ditetapkan sejumlah Daerah Pemilihan (Dapil), yaitu Dapil untuk Pemilihan Anggota DPR, Dapil untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan Dapil untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk pemilihan anggota DPR RI seperti tertera pada lampiran UU No. 8 Tahun 2012,  Provinsi Maluku ditetapkan sebagai 1 (satu) Dapil dengan kuota 4 kursi yang akan diperebutkan oleh 12 parpol peserta Pemilu 2014. Jumlah kursi setiap Dapil Anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi, sedangkan jumlah kursi setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

Untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Maluku, sebagaimana tertera dalam  Keputusan KPU RI No. 122/Kpts/KPU/Tahun 013 tanggal 9 Maret 2013, Lamp. I.81. ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) Dapil, yaitu :

–  Dapil 1 Kota Ambon : 9 kursi,

– Dapil 2 Kabupaten Buru dan Buru Selatan : 5 kursi,

– Dapil 3 Kabupaten Maluku Tengah : 10 kursi,

– Dapil 4 Kabupaten Seram Bagian Barat : 5 kursi,

– Dapil 5 Kabupaten Seram Bagian Timur : 3 kursi,

– Dapil 6 Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru 8 kursi serta

– Dapil 7 Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya 5 kursi.

Jika dibandingkan dengan Pemilu 2009 jumlah kursi anggota DPRD Provinsi Maluku tidak mengalami perubahan yakni tetap 45 kursi karena penduduk Maluku sesuai  DAK2 Provinsi Maluku yang diserahkan Pemerintah Provinsi Maluku tanggal 6 Desember 2012 sejumlah 1.866.248 jiwa, yang berarti belum mencapai 3 juta jiwa sesuai persyaratan UU untuk memperoleh 55 kursi. Berdasarkan DAK2 itu pula, maka untuk Dapil 1 Kota Ambon terjadi penambahan 1 kursi menjadi 9 kursi dibanding 8 kursi pada Pemilu 2009, begitu pula untuk Dapil 6 terjadi penambahan 1 kursi dari 7 kursi pada Pemilu 2009 menjadi 8 kursi pada Pemilu 2014. Sebaliknya terjadi penurunan 1 kursi pada Dapil 5 Kabupaten Seram Timur serta Dapil 7 Kabupaten MTB dan Kabupaten MBD  masing-masing dari 4 kursi   menjadi 3 kursi, dan dari 6 kursi menjadi 5 kursi.

Di samping itu KPU RI menetapkan pula Dapil untuk pemilihan anggota DPRD pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Kota  Ambon 4 Dapil, Kabupaten Buru 3 Dapil, Kabupaten Buru Selatan 3  Dapil, Kabupaten Maluku Tengah 5 Dapil, Kabupaten Seram Bagian Barat 5 Dapil, Kabupaten Seram Bagian Timur 3  Dapil, Kabupaten Maluku Tenggara 3 Dapil, Kota Tual 3 Dapil, Kabupaten Kepuluan Aru 4 Dapil, Kabupaten Maluku Tenggara Barat 3 Dapil dan Kabupaten Maluku Barat Daya 3 Dapil.

Sesuai ketentuan UU No. 8 tahun 2012 dan PKPU No. 7 tahun 2013, parpol hanya boleh mencalonkan 100 % kursi yang ditetapkan pada Dapil yang bersangkutan  dan  memenuhi jumlah sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan (pasal 58).  Pada Dapil Kota Ambon misalnya, yang tersedia kuota 9 kursi untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku, masing-masing parpol mencalonkan paling banyak 9 orang calon. Jika yang diajukan hanya 3 calon, harus ada 1 orang calon perempuan. Parpol yang mengajukan 4, 5 atau 6 orang calon, maka pada daftar calon tesebut harus terdapat 2 orang calon perempuan. Dan parpol yang mengajukan 7, 8 atau 9 orang calon, harus ada 3 orang calon perempuan. Penempatan calon perempuan pada Daftar Calon pada sebuah Dapil dapat dilihat pada  Lampiran II, Lampiran II.1, Lampiran II.2 dan Lampiran II.3, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari PKPU No. 7 tahun 2013.

Menyangkut keterwakilan perempuan, UU No. 8 tahun 2012 pasal 59 ayat 2 menegaskan, “Dalam daftar bakal calon memuat sekurang-kurang 30 % (tiga  puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar calon tersebut“. Syarat memuat sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan wajib dipenuhi setiap partai politik peserta pemilu 2014 saat mengajukan Daftar Calon Sementara (DCS) yang berlangsung pada tanggal 9 – 22 April 2013,  dan jika belum terpenuhi harus dilengkapi pada masa perbaikan. Konsekwensinya adalah jika parpol tidak memenuhi sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan  pada sebuah Dapil maka parpol tersebut dinyatakan tidak berkompetisi pada Dapil itu.

Ada beberapa isu strategis yang terdapat dalam  PKPU No. 7 tahun 2013. Pertama, Kepala Darah/Wakil Kepala Daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, Direksi, Komisarias, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara  yang mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPR, DPD dan DPRD harus  mengundurkan diri selambat-lambatnya pada waktu perbaikan DCS;  Kedua, Anggota DPR, DPRD yang partainya tidak lolos sebagai peserta pemilu 2014 yang dicalonkan oleh partai peserta pemilu 2014, harus mengundurkan diri pada waktu klarifikasi perbaikan DCSHP.  Ketiga, Kepala Desa dan perangkat desa lainnya yang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPRD harus mengundurkan diri pada waktu perbaikan DCS. Keempat, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PS dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kab/Kota, Panwacam mengundurkan diri dengan menyampaikan SK Pemberhentian sebelum  pendaftaran. Kelima, Bagi balon yang terkena pidana karena diancam 5 tahun dapat dicalonkan, jika telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 tahun dihitung sejak  yang bersangkutan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan penetapan bakal calon dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Di samping itu yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional disertai dengan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut, dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort.

Syarat penting lainnya yang harus  mendapat perhatian partai politik adalah bahwa Surat Pencalonan (Formulir Model B) harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen  atau sebutan lainnya untuk pencalonan Anggota  DPR, sedangkan untuk pencalonan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota ditanda tangani dan cap basah oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya. Ketentuan pasal 25 PKPU No. 7 tahun 2013 menyebutkan, apabila dalam verifikasi ditemukan dokumen yang ditandatangani oleh bukan Ketua Umum/Ketua dan/atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris  Partai Politik atau sebutan lain, penandatanganan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat apabila :

  1. Pejabat  dalam kepengurusan DPP Parpol yang menandatangani adalah pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan AD/ART parpol yang bersangkutan, apabila Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal berhalangan tetap.
  2. Pejabat dalam kepengurusan DPW/DPD Partai Politik tingkat provinsi yang menandatangani adalah pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan AD/ART parpol yang bersangkutan, apabila ketua dan/atau Sekretaris partai politik berhalanan tetap.
  3. Pejabat dalam kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang menandatangani adalah pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan AD/ART Partai Politik tingkat kabupaten/kota, apabila Ketua dan/atau Sektretaris berhalangan tetap.

Beberapa hal teknis yang dikemukan diharapkan dapat membantu Partai Politik peserta Pemilu 2014 khususnya di Provinsi Maluku dalam proses pencalonan dan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku.

 

Salam,

Penulis.

 

 

Check Also

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  khususnya : Pasal 14 huruf ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku