Home / ... Info Terkini / Berita Umum / Terlambat Serahkan LPPDK, Paslon Bisa Digugurkan

Terlambat Serahkan LPPDK, Paslon Bisa Digugurkan

MEDIACENTER-Anggota KPU Provinsi Maluku, Almudarsir Zain Sangadji mengatakan, pasangan calon kepala daerah yang terlambat menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) akan dikenai sanksi pembatalan. Paslon yang memberikan keterangan tidak benar mengenai dana kampanye, juga bisa digugurkan.

“Pasal 53, rujukan pelanggarannya kalau gak salah pasal 12 soal keterlambatan untuk menyampaikn laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Kalau pasangan calon yang terlambat melaporkan LPPDK, itu juga konsekuensi pembatalan,”jelas Almudatsir dalam arahannya kepada ketua dan anggota KPU kabupaten/kota Se-Maluku saat Rakor Koordinasi `Pemantapan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2018 di The City Hotel, Selasa (27/3) malam.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Calon Kepala Daerah, Pasal 33 ayat (1) menyebutkan, LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaandan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon. Ayat (2) LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

Pasal 34 ayat (1), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Ayat (2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Pasal 52, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 9 ayat (1), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagaiPasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

Pasal 53 Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Kemudian, pasal 54 Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Konsekuensi pembatalan juga pada menerima sumbangan dana kampanye dari negara asing, LSM asing, pemerintah daerah, BUMD, BUMN, BUMDes, dan dari orang yang tidak disebutkan identitasnya.

“Kalau menerima dan digunakan, itu konsekuensi pembatalan. Kalau menerima dan melaporkan, tidak punya konsekuensi pembatalan,”paparnya.

Dia mengingatkan KPU 11 kabupaten/kota agar menyampaikan informasi dana kampanye dan sanksinya bila melanggar, kepada pasangan calon.

“LPPDK waktunya hanya satu hari. Harus disampaikan terus menerus agar proses pendidikan politiknya jalan,”pintanya.(MC1)

Check Also

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  khususnya : Pasal 14 huruf ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku