Home / ... Info Terkini / Berita Umum / TPS Pilpres Di Maluku Tengah Berkurang Menjadi 564

TPS Pilpres Di Maluku Tengah Berkurang Menjadi 564

AMBON–Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang berkurang dari  jumlah TPS pada Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu.

Jika pada Pileg lalu, TPS di  Kabupaten Malteng berjumlah 857, maka untuk Pilpres 9 Juli mendatang  jumlah TPS berkurang menjadi 564 TPS.

Ketua KPU Malteng Ridwan Tomagola  menyatakan, pengurangan tersebut terjadi  menyusul adanya Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang penyusunan daftar pemilih Pilpres.

Peraturan itu menyebutkan,setiap TPS maksimal menampung 800 pemilih saja, sehingga KPU Malteng  menyesuaikan jumlah pemilih dengan TPS.  KPU Malteng melakukan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) Pilpres. TPS yang jumlah pemilihnya dibawa angka tersebut kemudian digabungkan dengan TPS terdekat.

“Jumlah TPS  Pilpres di Maluku Tengah berkurang dari TPS Pileg. Hal itu mengacu pada Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2014 yang  menyebutkan tiap TPS maksimal menampung 800 pemilih, sehingga kita kemudian melakukan penyusunan daftar pemilih Pilpres, dan  menggabungkan TPS yang jumlah pemilih masih dibawa angka tersebut dengan TPS terdekat,” kata Ridwan kepada Media Center KPU Maluku akhir pekan kemarin.

Ia menyatakan, akibat penggabungan TPS tersebut menyebabkan jumlah TPS di Kabupaten Malteng  berkurang.  Penggabungan TPS terjadi di 18 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 171 desa/kelurahan se Malteng.

Sementara terkait Daftar Pemilih Sementara  (DPS) Pilpres di Malteng,Ridwan   menyatakan jumlahnya mengalami peningkatan dari DPT Pileg, yakni naik  menjadi  294. 890 pemilih.

Acuan DPS Pilpres adalah, DPT, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus,  daftar pemilih khusus tambahan saat  Pileg dan pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada 9 Juli mendatang.

“Saat ini DPS Pilpres sementara dilakukan pemutahiran oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing – masing RT/RW. Kami berharap peran aktif masyarakat untuk  melihat DPS tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak,” ungkapnya.

Ia menyatakan, jika DPS yang diumumkan PPS tidak sesuai, diharapkan warga dapat melaporkan ke petugas PPS sehingga bisa dikoreksi dan didata nama pemilih agar bisa terdaftar sebagai  pemilih di Pilpres nanti. (NT)

Check Also

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  khususnya : Pasal 14 huruf ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku