Home / ... Info Terkini / Berita Umum / Tujuh Tersangka Penggelembungan Suara di Malteng Dilimpahkan ke Jaksa

Tujuh Tersangka Penggelembungan Suara di Malteng Dilimpahkan ke Jaksa

AMBON-Polres Pulau Ambon dan Pulau –Pulau Lease, melimpahkan  berita acara pemeriksaan (BAP) kasus penggelembungan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April di Daerah Pemilihan (Dapil) III  Maluku Tengah (Malteng)   ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon  pada Senin (26/5).

 

Pelimpahan BAP tahap kedua  itu disertai penyerahan tujuh tersangka pengelembungan suara di Dapil III Malteng yakni Kecamatan Leihitu Kejari Ambon. Ketujuh tersangka adalah  lima anggota  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dua calon anggota legislatif (Caleg) PDIP   DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Lima anggota PPK itu adalah, Ketuanya Salim Malawat, empat anggota, Yuyun Muhammad, Sharban Mony, Erwin Pailokol, Kasim Nakul, dan dua Caleg PDIP yakni Jusuf Ueng dan Herman Serang.

Kasat Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau – Pulau Lease AKP Agung Tribawanto menyatakan,  para tersangka mengalihkan suara dari caleg Yusuf  ke suara caleg  Herman di Dapil III Malteng. Suara Herman  seharusnya 1.518  namun setelah dialihkan dari Yusuf, suaranya  menjadi 1. 670.

Pengalihan suara tersebut atas suruhan dari dua caleg tersebut ke anggota PPK Leihitu. Herman sudah  ditetapkan  sebagai calon terpilih DPRD Malteng oleh KPU Malteng.  “Kami sudah serahkan BAP tahap kedua bersama tujuh tersangka  ke Kejari Ambon, untuk diproses lebih lanjut,” kata Agung saat penyerahan berkas tersebut.

Kasus ini terungkap  setelah  seorang caleg PDIP   DPRD Kabupaten Malteng Jemmy Sitanala melaporkan terjadi pengalihan suara sesama caleg PDIP di Dapil III Malteng ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) di Polres Pulau Ambon. Jemmy menyatakan  pengalihan suara dari Yusuf ke Herman pada Pemilu Legislatif 9 April di Dapil III  tersebut menyebabkan wakil Ketua DPRD Kabupaten Malteng itu  tidak  lolos ke DPRD.

Kasi Pidum Kejari Ambon Mien Saliyama menyatakan, pihaknya secepatnya merampungkan berkas yang diserahkan polisi tersebut untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk disidangkan.

“Paling lambat lima hari setelah berkasnya diserahkan ke Kejari Ambon, kasus ini sudah harus disidangkan,” kata Mien.    Para tersangka sendiri tidak ditahan baik di tingkat  Polres maupun di Kejari Ambon. Alasan polisi dan jaksa, ancaman hukuman mereka dibawa lima tahun penjara.

Ketua KPU Maluku Musa Latua Toekan sebelumnya  menyatakan, anggota PPK  yang terlibat masalah hukum dan bertindak curang  dalam Pileg 9 April, dengan sendirinya KPU kabupaten/kota dapat   menggantikan anggota PPK tersebut  dengan orang lain, sehingga tugas pelaksanaan tahapan Pilpres yang sementara berjalan tidak terganggu.

“Kami minta KPU Malteng bisa menindaklanjuti masalah ini dengan menggantikan anggota PPK yang terkenah masalah hukum, sehingga tugas – tugas tahapan Pilpres tidak terganggu. Karena kewenangan menggantikan anggota PPK, PPS dan KPPS itu berada di KPU kabupaten  dan kota, maka kalau penyelenggara tingkat bawah terlibat masalah, KPU setempat segerah mengantikan mereka,”  katanya. (NT)

Check Also

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  khususnya : Pasal 14 huruf ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku