Home / ... Info Terkini / Berita Umum / Wujudkan Pilpres yang Bersih, KPU Buru Ganti PPS Bermasalah

Wujudkan Pilpres yang Bersih, KPU Buru Ganti PPS Bermasalah

AMBON-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru, Maluku telah mengintruksikan kepada seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kabupaten itu untuk mengganti petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dianggap bermasalah.

Komisioner KPU Kabupaten Buru, Munir Soamole kepada Media Centre KPU Maluku saat dikonfirmasi, Senin (26/5) mengatakan langkah tersebut diambil berdasarkan surat edaran KPU pusat terkait persiapan pemilu presiden dan wakil presiden juli mendatang.

“Setelah kita mendapatkan surat edaran dari KPU, kita lalu melakukan bimbingan teknis kepada seluruh PPK di Buru, itu sudah kita lakukan pecan lalu. Intinya kita meminta agar PPS dan KPPS yang terindikasi bermasalah dan tidak bekerja sesuai ketentuan saat pileg kemarin itu harus dievaluasi dan tidak harus dipakai lagi saat Pilpres,”ungkap Munir.

Dia menjelaskan, PPK punya peran penting untuk mengevaluasi kinerja PPS dan KPPS dalam menghadapi pilpres nanti, karenanya jika ada KPPS dan PPS yang tidak netral saat pileg 9 juni lalu maka harus diganti.”PPK yang lebih tahu kinerja penyelenggara ditingkat bawah, dan kita telah mintakan agar mereka dapat mengevaluasi petugas PPS dan KPPS yang terindikasi tidak netral dan memihak pada partai politik tertentu,”ungkapnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga telah meminta kepada seluruh PPK agar petugas PPS dan KPPS yang akan menjalankan tugasnya dalam pilpres nanti harus bebas dari interfensi partai politik dan tidak memihak pada calon presiden manapun.

Kita sudah ingatkan kepada PPK agar orang yg akan direkrut untuk menjadi petugas PPS dan KPPS harus netral dan tidak ada di partai politik,”ujarnya.

Dia pun berharap, dengan kebijakan tersebut Pilpres di Kabupaten Buru akan berjalan demokratis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”Kalau semuanya berjalan dengan baik, kita berharap pilpres di Buru akan berjalan demokratis.”katanya. (NT)

Check Also

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  khususnya : Pasal 14 huruf ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KPU Provinsi Maluku