Home / ... Info Terkini / Berita Umum / Ini Jumlah Pemilih Belum Miliki E-KTP

Ini Jumlah Pemilih Belum Miliki E-KTP

MEDIACENTER.-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku mendesak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) 11 kabupaten/kota di Maluku untuk segera melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi 120.496 pemilih yang memiliki E-KTP. Ini penting, agar mereka bisa menggunakan hak politiknya saat pencoblosan.

“Kita minta agar setelah ini, KPU masing-masing kabupaten/kota bangun koordinasi dengan diskucapil setempat, untuk secepatnya dilakukan perekaman. Ini yang kita harapkan,”ujar Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun dalam rapat pleno Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub Maluku 2018 di kantor KPU, Sabtu 17 Maret 2018.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Provinsi Maluku, terdapat 1.196.182 sementara. Dari jumlah DPS ini, sebanyak 120.496 pemilih yang belum memiliki E-KTP. Tersebar di Kota Ambon 6.587, Maluku Tengah 36.861, Seram Bagian Barat 19.557, Seram Bagian Timur 14.795, Buru 5.163, Buru Selatan 8.118, Maluku Tenggara 7.955, Kota Tual 2.666, Maluku Tenggara Barat 7.446, Kepulauan Aru 4.263, dan Maluku Barat Daya 7.085. Waktu bagi Disdukcapil 11 kabupaten /kota untuk melakukan perekaman dan pencetakan E-KTP bagi pemilih sementara yang belum memiliki E-KTP, tersisa 20 hari saja.

Aturan menjelaskan, proses perekaman ataupun pencetakan harus selesai sebelum masa perbaikan DPS berkahir.

Koordintor Divisi Data KPU Maluku, Hanafi Renwarin menambahkan, tahapan penetapan DPS ditingkat desa dan kelurahan dimulai tanggal 3-7 April. Jadi, sebelum tanggal 7 April semua perekaman dan pencetakan E-KTP di seluruh kabupaten/kota di Maluku yang jumlahnya 120.496 sudah harus selesai.

Hanafi mengatakan, rekapitulasi DPS pemilih non E-KTP ini telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Maluku, Jeremias Uweubun untuk segera dilakukan perekaman. Sebab, ratusan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya, apabila belum melakukan perekaman E-KTP sampai batas waktu yang ditentukan.

Nama mereka akan dicoret, dan tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan ditetapkan pada April nanti. Ini sesuai pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 2 tahun 2017 tentang tentang pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilkih dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota.

Ayat tersebut menerangkan, dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

Olehnya itu, KPU selaku penyelenggara teknis sangat berharap kepada Disdukcapil kabupaten/kota agar segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan data by name by address (berdasarkan nama dan alamat) untuk melakukan perekaman dan pencetakan E-KTP.

Bila terlambat, hak politik ratusan pemilih tersebut tidak bisa disalurkan pada 27 Juni nanti. “Regulasi ini memberikan syarat agar kepala dinas Dukcapil di kabupaten dan kota maupun provinsi lebih konsen dalam melaksanakan urusan kependudukan, teristimewa perekaman E-KTP ini. Supaya Pilkada ini berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Jangan sampai mereka lalai terhadap tugas pokok, sehingga mempengaruhi hak demorkasi warga negara,”harapnya.

Kadis Dukcapil Provinsi Maluku, Jeremias Uweubun menjelaskan, langkah pertama yang dilakukukan adalah meminta data per by name dan by address dari Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Jeremias memastikan, blanko cukup tersedia di kabupaten dan kota masing-masing. Namun, terdapat sejumlah permasalahan yang berpotensi jadi kendala dan bisa menghambat proses perekaman dan pencetakan E-KTP. Antara lain, kesadaran masyarakat untuk datang ke Disdukcapil untuk melakukan perekaman, masih rendah, peralatan perekaman data dan pencetakan yang sudah lama, dan jaringan internet yanf sering mengalami gangguan. Masalah lainnya adalah tumpang tindih data warga.

“Karena proses penunggalan data di seluruh Indonesia. Ada yang sudah rekam di tempat lain, datang rekam lagi di Diskucapil. Ini yang kadang-kadang jadi soal,”ungkap Jeremias(sumber ambon ekspres)

Check Also

Rapat Koordinasi Data Pemilih Berkelanjutan Periode Semester I (Januari-Juni) Tahun 2021 Tingkat KPU Provinsi Maluku

(9/7/21) Jumat, 9 Juli 2021 bertempat di ruang rapat Kantor KPU Provinsi Maluku, telah dilaksanakan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KPU Provinsi Maluku