Home / ... Info Terkini / Berita Umum / JPPR-Perludem Gelar Diskusi Publik, Urgensi dan Simulasi Pilpres

JPPR-Perludem Gelar Diskusi Publik, Urgensi dan Simulasi Pilpres

AMBON-Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) dan Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Provinsi Maluku menggelar diskusi publik terkait urgensi dan simulasi Jelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Diskusi yang berlangsung Hotel Marina Ambon kemarin itu bertujuan untuk memberikan pendidikan politik yang baik pada warga dan pemilih di Kota Ambon.

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi publik itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, Musa Latua Toekan dan Dekan Fisip Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Yusuf Madubun. Diskusi tersebut juga dihadiri oleh puluhan aktivis dan mahasiswa dari berbagai kalangan dan kampus.

Ketua KPU Provinsi Maluku dalam pemaparannya lebih mengarahkan peserta diskusi ke persoalan Pilpres. Menurut Musa, warga yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) bisa mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat untuk mencoblos sesuai haknya, namun harus melengkapi diri dengan KTP.

“Saya minta bagi warga yang belum terdaftar dalam DPT, DPK, DPTB dan DPKTB untuk datang ke TPS terdekat guna menyalurkan hak politiknya. Prinsipnya jika punya KTP maka bisa mencoblos,” katanya.

Menurut Musa, pemilu adalah sarana politik untuk mewujudkan suatu lembaga Negara yang representatif, akuntabel, dan punya legitimasi. Dia mengatakan penyelenggara secara regular merupakan sarana penyampaian aspirasi politik rakyat, pengisian jabatan politik Negara dan sebagai kontrol atau evaluasi rakyat terhadap penyelenggara Negara. Untuk itu Dia meminta seluruh penyelenggara di 11 kabupaten dan kota untuk menghargai seluruh pemilih dengan baik.

Ia juga mengajak pemilih di Maluku untuk tidak Golput. “Saya harap pemilih di Maluku tidak golput. Mari berdatangan ke TPS untuk menyalurkan hak pilih,” ajaknya singkat.

Sementara Dekan Fisip Unppati, dalam pemaparannya mengungkapkan jika demokrasi yang elegan sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa. Dia mengajak peserta untuk memahami arti demokrasi. Menurutnya, demokrasi lahir untuk membatasi gerakan kekuasaan pemerintah melalui pengaturan konstitusional. Katanya, penting jika gerakan kebijakan Negara dan para elit politik yang tidak elegan diatasi dengan konstitusional.

“Jika kebijakan pemerintah yang tidak elegan tidak dibatasi dengan kontitusional, maka Negara akan sewenang – wenang terhadap rakyatnya,” ujarnya.

Diskusi yang berlangsung kurang lebih 3 jam ini berlangsung menarik dan dimoderatori oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ambon. (NT)

Check Also

Rapat Koordinasi Data Pemilih Berkelanjutan Periode Semester I (Januari-Juni) Tahun 2021 Tingkat KPU Provinsi Maluku

(9/7/21) Jumat, 9 Juli 2021 bertempat di ruang rapat Kantor KPU Provinsi Maluku, telah dilaksanakan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KPU Provinsi Maluku