Home / ... Info Terkini / Berita Umum / Kendala Transportasi, KPU Maluku Akan Pleno Pileg MBD Via HP

Kendala Transportasi, KPU Maluku Akan Pleno Pileg MBD Via HP

AMBON-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku akan menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu Legislatif (Pileg) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) lewat pleno jarak jauh via handpone (HP).

Pleno jarak ini terpaksa dilakukan karena hasil pleno rekapitulasi dan penetapan perolehan suara  Pileg di Kabupaten MBD hingga Senin (5/5) belum bisa dibawa ke KPU Maluku di Kota Ambon karena terkendala transportasi dari Kota Wonreli, MBD. Sementara batas waktu yang ditentukan KPU RI untuk KPU Maluku menyampaikan rekapitulasi di KPU RI yakni 7 Mei ini.

Komisioner KPU Maluku La Alwi menyatakan, pleno jarak jauh  ini digelar setelah mendapat persetujuan dari Panwaslu MBD, Bawaslu Maluku, para saksi partai politik (Parpol), dan saksi calon anggota DPD RI.

Langkah ini juga  sesuai dengan prinsif penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien. Karena bila komisioner KPU MBD membawa hasil Pileg ke Kota Ambon dengan menyewa  pesawat akan mubajir, batas waktu yang ditentukan KPU RI tidak bisa terkejar.

“Untuk Kabupaten  MBD, KPU Maluku akan menggelar pleno jarak jauh. KPU MBD akan menyampaikan hasil pleno Pileg di daerah mereka ke KPU Maluku  via handpone, dan kita akan mendengar dalam rapat pleno  di KPU Maluku, dan saya kira baik Bawaslu maupun saksi menyetujui,” kata La Alwi kepada Media Center KPU Maluku, Senin (5/5).

La Alwi menyatakan, dalam pleno jarak jauh itu, komisioner KPU MBD akan  membacakan  dokumen berita acara perolehan suara yang tertuang dalam formulir DB1 via hp, dan didengar oleh komisioner KPU, Bawaslu dan para saksi parpol serta saksi calon anggota DPD RI dalam rapat pleno di KPU Maluku.

Perolehan suara yang dibacakan  yakni DPD RI, DPR RI dan DPRD Provinsi tersebut kemudian dimasukan ke formulir DC tingkat provinsi. Pembacaan dokumen oleh  KPU MBD juga disaksikan Panwaslu, saksi parpol dan saksi calon anggota DPD RI di MBD.

Rencananya pleno jarak jauh itu akan berlangsung pada Selasa (6/5), sehari sebelum batas waktu yang ditentukan KPU RI bagi KPU Maluku untuk menyampaikan rekap di tingkat nasional.

La Alwi  juga menyatakan, KPU MBD sudah menyelesaikan rekapitulasi hasil Pileg untuk suara DPD RI, DPR RI dan DPRD Provinsi sejak dua hari lalu, dan kini tengah merampungkan pleno  rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten. Namun hasil pleno tersebut tidak bisa dibawa ke KPU Maluku di Ambon, karena ketiadaan pesawat.

Menurut La Alwi, bila komisioner KPU MBD menyewa jasa pesawat udara untuk membawa kotak suara berisi hasil pleno Pileg di daerah itu, dibutuhkan dana sekitar Rp 200.000.000. Sementara KPU Maluku tidak memiliki dana sebesar itu saat ini.  Selain soal dana, juga soal waktu yang ditentukan KPU RI yakni KPU Maluku harus menyampaikan pleno pada Rabu (7/5).

“Persoalannya bukan soal keterbatasan dana saja, tapi  soal batas  waktu dari KPU RI. Kalau KPU MBD sewa  pesawat ke Ambon, jangan sampai waktu yang ditentukan KPU RI ke kita sudah terlewati. Karena  itu,sesuai dengan prinsip penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, kita harus gelar pleno jarak jauh saja,” kata La Alwi.

Ia menyatakan, pleno jarak jauh tersebut memang tidak diatur dalam undang – undang pemilu maupun peraturan KPU RI, namun juga tidak melarang adanya hal tersebut. Prinsipnya  lanjut La Alwi tidak ada larangan sepanjang  tidak merugikan dan menguntungkan  partai politik calon anggota DPD RI.   Yang terpenting juga menuru mantan Ketua KPU Maluku Tengah itu, adanya  persetujuan dari Bawaslu Maluku dan para saksi parpol dan saksi calon anggota DPD RI.

“Pleno jarak jauh tersebut nantinya akan dimasukan dalam berita acara sebagai kejadian luar biasa yang akan ditandatangani oleh KPU Maluku, dengan persetujuan Bawasalu dan saksi parpol dan saksi calon anggota DPD RI,” katanya.

Menurut dia,rencana pleno jarak jauh tersebut sudah disampaikan ke komisioner KPU RI. Respon KPU RI  tidak ada masalah.  Yang terpenting menurut KPU RI, dokumen hasil pleno KPU MBD secara fisik  harus dimiliki KPU Maluku, Bawaslu dan para saksi.

Saat ini, KPU Maluku tengah berkoordinasi dengan KPU MBD untuk mengirim  formulir DB1, yakni  berita acara hasil pleno ke KPU Maluku lewat faks. “Ini satu –satunya cara yang bisa kami lalukan untuk menyelesaikan masalah keterlambatan rekapitulasi di tingkat KPU RI,” kata La Alwi.  (NT)

Check Also

Rapat Koordinasi Data Pemilih Berkelanjutan Periode Semester I (Januari-Juni) Tahun 2021 Tingkat KPU Provinsi Maluku

(9/7/21) Jumat, 9 Juli 2021 bertempat di ruang rapat Kantor KPU Provinsi Maluku, telah dilaksanakan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KPU Provinsi Maluku