Home / ... Info Terkini / Berita Umum / KPU Maluku Intruksikan PSU di SBT

KPU Maluku Intruksikan PSU di SBT

AMBONKomisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku meminta  KPU Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) untuk  menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 14 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah itu.

Permintaan ini disampaikan  menyusul  penolakan KPU SBT untuk menggelar  PSU ulang di 14 TPS, padahal  Panwaslu SBT sudah mengeluarkan rekomendasi PSU karena ditemukan sejumlah kecurangan saat Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu.

Komisioner KPU Maluku, La Alwi menyatakan tidak ada alasan bagi KPU SBT menolak PSU bila Panwaslu sudah menggeluarkan rekomendasi itu.

“Jika Panwaslu telah merekomendasi dilakukannya PSU maka harus dijalankan dan tidak boleh beralibi dengan dasar hukum yang tidak jelas,” kata Alwi kepada Media Center KPU, Rabu (16/4).

Dia mengatakan, mengacu pada peraturan KPU Nomor 26 dan 27 tentang proses pemungutan suara dan rekapitulasi di tingkat TPS, PPS, PPK, Kabupaten, hingga Provinsi, apabila Panwas merekomendasikan adanya temuan di lapangan, maka KPU serta jajaran dan sesuai tingkatannya harus menindak lanjutinya.

Menurutnya, alasan KPU SBT menolak rekomendasi Panwas untuk digelarnya PSU di sejumlah TPS di kabupaten tersebut, sangat tidak berdalil dan bersinggungan dengan peraturan KPU.“Sesuai undang-undang KPU SBT harus menjalankan PSU,” kata Alwi.

Menurutnya, secara teknis, proses pemungutan dan PSU  harus dilakukan sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Panwaslu.”Mekanismenya jelas, apabila Panwas merekomendasikan PSU, maka KPU berkewajiban untuk memutuskan proses tersebut sesuai dengan yang direkomendasikan.”jelasnya.

Dia menyatakan, dari hasil pleno tersebut, KPU SBT selanjutnya meminta rincian kebutuhan surat suara ke KPU melalui Biro Logistik. Rincian suara tersebut, baik untuk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk itu ia menghimbau, KPU SBT segera mengambil langkah agar menjalankan rekomendasi Panwaslu dengan merincikan kebutuhan surat suara yang diperlukan agar segera dilakukan PSU.

“Sesuai ketentuan, pelaksanaan PSU itu selambat-lambatnya dilakukan 10  hari, setelah digelarnya pemungutan suara. Saya tekankan sekali lagi, bahwa tidak ada alasan untuk menolak rekomendasi Panwaslu, baik Panwas Lapangan, Kecamatan maupun Kabupaten,” tegasnya. (NT)

Check Also

Rapat Koordinasi Data Pemilih Berkelanjutan Periode Semester I (Januari-Juni) Tahun 2021 Tingkat KPU Provinsi Maluku

(9/7/21) Jumat, 9 Juli 2021 bertempat di ruang rapat Kantor KPU Provinsi Maluku, telah dilaksanakan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KPU Provinsi Maluku