Home / ... Info Terkini / Berita Umum / KPU Maluku Tetapkan DPT Pilpres Berjumlah 1.216.296

KPU Maluku Tetapkan DPT Pilpres Berjumlah 1.216.296

AMBON-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku, Rabu (11/6) malam  menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) di Provinsi Maluku. DPT Pilpres yang ditetapkan berjumlah  1.216.296 pemilih, mengalami peningkatan  dari  jumlah DPT  Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu yang hanya 1.181.065 pemilih atau mengalami peningkatan sekitar 1 persen.

Sementara tempat pemungutan suara (TPS) yang ditetapkan dalam Pilpres berjumlah 3.250 turun dari  jumlah  TPS saat Pileg  yakni 3.805. Dari 11 kabupaten/kota se Maluku, jumlah DPT Pilpres terbanyak adalah  Kabupaten Maluku Tengah yakni, 294.425 pemilih, disusul Kota Ambon berjumlah 265.747 pemilih. Sementara  Kabupaten Seram Bagian Barat, berjumlah 139.293 pemilih disusul kabupaten lainnya.

Rapat pleno penetapan DPT Pilpres  dihadiri komisioner KPU kabupaten/kota,  perwakilan Bawaslu Maluku  dan tim kampanye dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Provinsi Maluku.

Penetapan DPT dipimpin langsung Ketua KPU Maluku Musa Latua Toekan, didampingi empat  komisioner KPU lainnya.   Dari 11 KPU kabupaten/kota di Maluku, komisioner KPU tiga  kabupaten yakni Buru, Buru Selatan,  dan Maluku Barat Daya (MBD)  tidak mengikuti rapat pleno di KPU Maluku. Mereka hanya mengirimkan DPT di wilayahnya  lewat email karena komisioner tidak bisa ke Ambon  akibat cuaca buruk dan sulitnya transportasi ke Kota Ambon.  Dalam rapat pleno itu, komisioner KPU kabupaten/kota menyampaikan DPT di daerahnya masing – masing, kemudian ditetapkan KPU Maluku menjadi DPT Pilpres tingkat Provinsi Maluku.

“Jumlah DPT di Provinsi Maluku yang kita tetapkan  bertambah dari jumlah DPT Pileg lalu, sedangkan jumlah TPS untuk Pilpres berkurang dari Pileg,” kata Musa kepada wartawan  dalam jumpa pers di Hotel Amans  usai  penetapan DPT  tersebut.

DPT yang ditetapkan ini disesuaikan dengan data yang ada di sistem data dan informasi  (SIDALI) KPU RI yang dikirim petugas operator KPU di kabupaten/kota se Maluku.  DPT   ini berdasarkan pada daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran (DPSHP)  yang dilakukan petugas panitia pemungutan suara (PPS) tingkat desa/kelurahan dan   kemudian ditetapkan KPU  kabupaten/kota se Maluku.

Setelah  ditetakan, KPU Maluku  langsung menyerahkan DPT tersebut ke dua tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden di Maluku serta Bawaslu Maluku. Penyusutan TPS itu karena jumlah maksimal pemilih di TPS menurut  Undang-Undang Pilpres mencapai 800 orang, sedangkan pada Undang -Undang Pileg maksimal 500 orang. Dampaknya jumlah TPS untuk Pilpres berkurang. “Jadi tidak ada masalah teknis soal waktu penjoblosan dan partisipasi pemilih karena hanya ada dua pasangan calon dan serta surat suaranya hanya satu lembar,” kata komisioner KPU Maluku La Alwi.

Musa menyatakan, setelah penetapan DPT Pilpres, KPU Maluku, Kamis (12/6) akan menyampaikan ke KPU RI untuk dilakukan pleno penetapan DPT tingkat KPU RI. “Kami minta komisioner KPU kabupaten dan kota untuk menyampaikan hasil penetapan DPT Pilpres ini ke daerahnya masing-masing sehingga masyarakat mengetahuinya,” katanya.

Musa menyatakan, setelah KPU Maluku menetapkan DPT Pilpres, masih diberi  kesempatan bagi pemilih yang belum terdaftar di DPT untuk didata masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK) Pilpres yang  waktunya  hingga 1 Juli mendatang. DPK Pilpres  kemudian  ditetapkan KPU Maluku pada 2 Juli, sepekan sebelum pelaksanaan Pilpres 9 Juli.

Karena itu  Musa berharap pemilih yang belum masuk dalam DPT untuk menyampaikan ke RT/RW, petugas  PPS, PPK serta  KPU kabupaten/kota agar didata masuk dalam DPK Pilpres sehingga dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilpres nanti.

“KPU masih memberi ruang bagi pemilih yang belum terdaftar di DPT, agar didata untuk dimasukan dalam DPK Pilpres. Kami berharap pemilih  yang belum terdaftar untuk melaporkan ke petugas mulai dari RT/RW, PPS, PPK hingga ke KPU kabupaten/kota agar mereka bisa didata dalam DPK,” katanya.

Menurut Musa, pemilih yang belum terdaftar tetap  bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 9 Juli mendatang, asalkan memiliki identitas lainnya  seperti KTP, kartu keluarga dan  pasport. “KPU menjamin hak politik warga bisa digunakan dalam Pilpres nanti, kalau tidak terdaftar di DPT, DPK bisa menggunakan indentitas lainnya seperti KTP, kartu keluarga atau passport,” kata Musa.   (NT)

Check Also

Rapat Koordinasi Data Pemilih Berkelanjutan Periode Semester I (Januari-Juni) Tahun 2021 Tingkat KPU Provinsi Maluku

(9/7/21) Jumat, 9 Juli 2021 bertempat di ruang rapat Kantor KPU Provinsi Maluku, telah dilaksanakan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KPU Provinsi Maluku