Home / ... Info Terkini / Berita Umum / RAPAT KERJA DALAM RANGKA PERSIAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017 OLEH KPU PROVINSI MALUKU

RAPAT KERJA DALAM RANGKA PERSIAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017 OLEH KPU PROVINSI MALUKU

Pada tanggal 29 sampai dengan 30 September 2015, KPU Provinsi Maluku mengadakan Rapat Kerja dalam rangka Persiapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 bersama 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Rapat kerja yang dilaksanakan di ruangan Rapat Lantai II Kantor KPU Provinsi Maluku, dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa Latua Toekan, S.Sos, M.Si dan didampingi oleh 4 (empat) komisioner yaitu La Alwi, SH, MH (Devisi Teknis), Dra. Iriani S. Pontoh, M.Si (Devisi SDM dan Keuangan), Rivan Kubangun, SH (Devisi Hukum), dan Drs. Hanafi Renwarin (Devisi Data) dan didampingi oleh Sekretaris KPU Provinsi Maluku Drs. Arsyad Rahawarin.

 

Dalam Rapat Kerja tersebut, 5 (lima) Kabupaten/Kota yang diundang adalah KPU Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dalam Raker tersebut hadir Komisioner, Sekretaris dan Kasubag Teknis dari kelima Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pemilihan Umum Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang akan datang.

 

Sekretaris KPU Provinsi Maluku, Drs. Arsyad Rahawrin yang bertindak sebagai moderator dalam Rapat Kerja tersebut, menjelaskan bahwa maksud dari pelaksanaan Rapat Kerja ini adalah yang pertama, untuk mendengar secara langsung laporan perkembangan usulan anggaran kepada Pemerintah Daerah setempat, oleh masing-masing KPU KAbupaten/Kota dan yang kedua, penjelasan tentang regulasi-regulasi oleh KPU Provinsi Maluku.

Diungkapkan oleh Sekretaris KPU Provinsi Maluku bahwa Tahapan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahap Kedua Tahun 2017 pada Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat akan dimulai pada bulan Februari 2016.

Pada Pemilu Kepala Daerah Tahap Kedua Tahun 2017, 5 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pemilu dalam menyusun usulan anggaran yang akan diajukan kepada Pemerintah Daerah, menggunakan Permendagri 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Disamping itu, terkait adanya regulasi baru baik regulasi yang dikeluarkan oleh KPU maupun oleh Menteri Keuangan khususnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, disebutkan bahwa maka setelah usulan anggaran tersebut disusun maka tidak serta merta ia berdiri sendiri tapi harus direvisi menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Diingatkan pula oleh Sekretaris KPU Provinsi Maluku, Drs. A. Rahawarin, bahwa mendahului pelaksanaan anggaran Pemilu Kepala Daerah, setelah proses pengusulan, BPK akan mengawal pelaksanaan anggaran tersebut oleh KPU seperti yang terjadi pada 4 (empat) Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2016 bahkan pada awal pelaksanaan anggaran BPK telah menemukan 5 item yang bermasalah pada keempat KPU Kabupaten/Kota tersebut.

La Alwi, SH, MH, sebagai komisioner KPU Provinsi Maluku yang membawahi Devisi Teknis dan Hupmas, dalam penjelasannya mengemukakan bahwa ia telah menginventarisir beberapa masalah dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah yaitu yang pertama adalah masalah anggaran, kedua, masalah pencalonan (masih ada Kepengurusan Partai Politik ganda di tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota, ketiga masalah penetapan calon terpilih.

Dra. Iriani S. Pontoh, M.Si dalam pengarahannya meminta KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu untuk lebih memperhatikan proses pemutakhiran data pemilih karena hal ini sangat penting dalam mempunyai hubungan yang erat dengan penyediaan logistic pemilu. KPU Kabupaten/Kota kiranya harus sangat memperhatikan kesejahteraan para operator Sidalih Kabupaten/Kota karena merekalah yang berjuang dalam melakukan pemutakhiran data pemilih tanpa mengenal waktu. Selain itu, kerja para Petugas PPDP harus dikontrol dan harus dilakukan Bintek sehingga mereka dapat bekerja maksimal dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Diingatkan pula oleh  Dra. Iriani S. Pontoh, M.Si, KPU Kabupaten/Kota untuk dalam penyusunan anggaran harus melibatkan semua komisioner dan Sekretaris. KPU Kabupaten/Kota juga diminta untuk menjaga netralitas dan kekompakan sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Dalam rapat tersebut, kelima kabupaten/kota menyampaikan rancangan anggaran Tahapan Pemilu yang telah mereka susun. Setelah mendengar pemaparan rancanngan anggaran tersebut Ketua KPU Provinsi Maluku memandang rancangan anggaran tersebut sudah cukup baik hanyak ada beberapa hal yang yang kembali diteliti lagi antara lain :

1. Anggaran Advokasi Hukum yang dinilai terlalu besar

Misalnya dalam rancangan anggaran KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mengusulkan anggaran Advokasi Hukum sebesar 5 Milyard Rupiah dinilai tidak rasional. Bagi KPU Provinsi Maluku, anggaran advokasi hukum sebesar 3 Milyard Rupiah sudah realisitis.

2. Anggaran Sosialisasi

Anggaran Sosialisasi dan Bimtek yang ada dalam usulan anggaran Tahapan Pemilu kelima kabupaten/kota sangat minim padahal setiap tahapan Pemilu harus dilakukan Sosialisasi dan Bimtek.

Check Also

Rapat Koordinasi Data Pemilih Berkelanjutan Periode Semester I (Januari-Juni) Tahun 2021 Tingkat KPU Provinsi Maluku

(9/7/21) Jumat, 9 Juli 2021 bertempat di ruang rapat Kantor KPU Provinsi Maluku, telah dilaksanakan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KPU Provinsi Maluku