Home / ... Info Terkini / Berita Umum / Perludem Gelar FGD, Telaah Urgensi Hukum Pemilu

Perludem Gelar FGD, Telaah Urgensi Hukum Pemilu

AMBON-Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) menggelar Focus Group Discussion (FGD) menelaah urgensi hukum pemilu di Indonesia. Diskusi tersebut dipusatkan di Hotel Aston Ambon, Rabu (25/6) siang. Diskusi tersebut dilakukan dalam rangka mendorong penyelenggara pemilu yang jujur, adil dan demokratis.

 

Diskusi ini melibatkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawasan Pemilu dan akademisi hukum, dan pengamat politik . Dalam diskusi tersebut para peserta ini membahas beberapa hal menyangkut  pemilu, baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada).

Pantauan Media Centre KPU Maluku, dalam diskusi ini  dibahas tentang  regulasi kepemiluan. Diantaranya UU No. 32 jo, UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden, UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyeleggara Pemilu, dan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Menurut Lia Wulandari dari Perludem, satu dari sekian banyak faktor yang mendorong penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan demokratis adalah regulasi atau undang-undang pemilu yang komprehensif. ‘’ Undang-undang pemilihan umum di Indonesia selalu saja mengalami perubahan, revisi dan amandemen pada setiap periode penyelenggaraan pemilu. Hal ini tentu merupakan bagian dari upaya mewujudkan hal tersebut. Sehingga untuk melakukan perubahan UU Pemilu, idealnya diperlukan penelitian dan evaluasi yang komprehensif agar dapat menghasilkan rekomendasi dan perbaikan peraturan atau ketentuan yang diatur di dalam UU Pemilu’’tegasnya.

Dia menegaskan, perubahan atau amandemen UU Pemilu seharusnya tetap berpegang teguh pada tujuan dasar dari pembentukan UU Pemilu itu sendiri, yakni sesuai dengan keterwakilan yang tinggi, memperkuat lembaga perwakilan dan mewujudkan sistem multipartai sederhana, menguatkan sistem pemerintahan presidensiil, meningkatkan partisipasi politik, serta mendorong keterwakilan perempuan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon, Marthinus Kainama mengatakan UU Nomor 32 Tahun 2004 dirancang untuk kepentingan partai politik dan menyulitkan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU.

‘’Agak sulit bagi KPU dalam pelaksanaan pemilu, makanya  UU 32 tersebut harus dibagi beberapa bagian, yakni Pilpres, Pileg dan lainnya. Saya tawarkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) tidak dipaketkan. Artinya Calon Gubernur dipilih sendiri dan wakilnya harus diangkat dari birokrat,” jelas Kainama.

Kemudian, UU Pemilu harus diatur harus diatur bersamaan. Karena kesannya selama ini UU Pemilu mengenai Presiden, Gubernur, dan Pileg berbedah – bedah, akibat dia paten dan menyulitkan Penyelenggara Pemilu. “Penanganan pelanggaran UU 32 berkata lain, UU Pilpres berkata lain. Hal inilah yang menyulitkan kita,” katanya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Pattimura,  Amir Kotarumalos mengusulkan UU Pemilu harus mempertegas sistem rekrutmen caleg parpol agar lebih berkualitas tidak asal saja mengajukan caleg tanpa seleksi. ‘’ UU Pemilu juga semestinya mengatur perampingan parpol,’’ kata Kotarumalos.

Soal pelanggaran pemilu kata Kotarumalos, UU Pemilu terkesan tidak adil, UU pemilu tidak mempertegas sanksi kepada peserta pemilu selama ini sanksi tegas hanya diberlakukan kepada penyelenggara pemilu, mereka bisa diberi hukuman penjara dan diberhentikan atau secara pidana dan etika. Sementara peserta pemilu, hanya dipidana ringan jika terbukti melakukan kecurangan, ‘’ini harus dibenahi, sanksi tegas harus diberikan kepada peserta pemilu agar ada efek jera tidak lagi kecurangan, maka pemilu bisa lebih bersih,’’katanya.

Dumas Manery, Ketua Bawaslu Maluku juga merekomendasikan agar UU Pemilu harus lebih tegas mengatur tentang sistem pengawasan, perlu sistem baru yang merangkum semua pelaksanaan pemilu dalam satu UU, karena terkesan tumpang tindih.’’ Misalnya peradilan pemilu harus dibuat sendiri, pada satu sistem sendiri, sehingga tidak melahirkan putusan pengadilan yang berbeda di sejumlah institusi hukum, misalnya putusan MA berbeda dengan MK,’’ungkap Manery. (NT)

Check Also

Rapat Koordinasi Data Pemilih Berkelanjutan Periode Semester I (Januari-Juni) Tahun 2021 Tingkat KPU Provinsi Maluku

(9/7/21) Jumat, 9 Juli 2021 bertempat di ruang rapat Kantor KPU Provinsi Maluku, telah dilaksanakan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KPU Provinsi Maluku