Home / ... Info Terkini / Berita Umum / Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Kampanye, Audit Dana Kampanye serta Pengadaan Barang dan Jasa

Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Kampanye, Audit Dana Kampanye serta Pengadaan Barang dan Jasa

Salah satu tahapan penting dalam proses Pemilihan Umum adalah tahapan kampanye. Kampanye disini adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Kampanye itu sendiri terdiri dari alat peraga kampanye, bahan kampanye, iklan kanpanye, pemberitaan dan penyiaran kampanye. Dimana pasangan calon menggunakan kampanye itu memuat visi, misi, program pasangan calon, symbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu yang difailitasi oleh KPU Provinsi, KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai APBD dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon. Dalam melaksanakan kampanye dibutuhkan dana yang disebut dana kampanye. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau Partai politik atau Gabuangan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan.

Dalam rangka menjamin transparansi dana kampanye dan agar proses audit dana kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak Tahun 2015 pada 4 Kabupaten di Provinsi Maluku berjalan sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku, maka KPU Provinsi Maluku melaksanakan Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Kampanye, Audit Dana Kampanye dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Rapat koordinasi ini melibatkan 4 kabupaten di Provinsi Maluku yang melaksanakan Pemilu Serentak Tahun 2015 yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Kegiatan Rapat Koordinasi tersebut berlangsung pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2015 bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor KPU Provinsi Maluku di Jalan Sultan Hasanudin – Tantui, Ambon dan dihadiri oleh para Sekretaris KPU Kabupaten, Komisioner Kabupaten yang  membidani Devisi Hukum, juga Kasubag Hukum dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dari masing-masing kabupaten penyelenaggara Pemilukada. KPU Kabupaten Maluku Barat Daya sendiri tidak bisa hadir dalam kegiatan tersebut karena kesulitan tranportasi ke Ambon.

Rapat koordinasi dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa L. Toekan, S.Sos, M.Si. Dalam pengarahannya, Ketua KPU Provinsi Maluku mengingatkan pentingnya Laporan Dana Kampanye dari pasangan calon baik Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Materi-materi yang dijelaskan dalam Rakor antara lain Dana Kampanye oleh komisioner KPU Provinsi Maluku, Rivan Kubangun, SH yang membawahi Devisi Hukum. Dalam paparannya, Rivan Kubangun menjelaskan tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 121/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan dasar hukum pelaksanaan dana kampanye, juga tata cara pengisian jenis-jenis laporan dana kampanye.

Turut memberikan materi dalam Rapat tersebut adalah Sekretaris KPU Provinsi Maluku Drs, Arsyad Rahawarin yang menjelaskan tentang pentingnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan bahan kampanye, alat peraga kampanye iklan kampanye dan debat publik.

Dalam Rakor ini juga menghadirkan dua orang perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku yang menerangkan tentang prosedur pengadaan barang dan jasa serta tertib administrasinya.

Harapan KPU Provinsi Maluku bahwa dengan dilaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka Kesiapan Pelaksanaan Kampanye, Audit Dana Kampanye dan Pengadaan Barang dan Jasa lainnya ini akan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah Serentak  Tahun 2015 sehingga dapat melaksanakan proses Kampanye. Audit Dana Kampanye maupun proses Pengadaan Barang dan Jasa dengan baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Check Also

Rapat Koordinasi Data Pemilih Berkelanjutan Periode Semester I (Januari-Juni) Tahun 2021 Tingkat KPU Provinsi Maluku

(9/7/21) Jumat, 9 Juli 2021 bertempat di ruang rapat Kantor KPU Provinsi Maluku, telah dilaksanakan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KPU Provinsi Maluku